Pengawasan Tambang Kini Real-Time
Bupati Lumajang Tegaskan Era Baru Pajak Tambang Serba Digital
Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pajak daerah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, serta menutup celah kebocoran penerimaan daerah dari sektor pertambangan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Simulasi Implementasi E-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (E-MBLB) Versi 3.0 Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati Lumajang, Senin (4/5/2026).
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan digitalisasi pajak bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mendesak di tengah besarnya potensi pendapatan daerah yang harus dikelola secara optimal dan bertanggung jawab.
“Digitalisasi ini bukan sekadar inovasi, tetapi kebutuhan untuk memastikan pengelolaan pajak berjalan transparan, akurat, dan dapat diawasi secara real-time,” ujarnya.
Transformasi sistem tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara Bank Jatim dan Greatsoft Solution Indonesia dengan menghadirkan E-MBLB (Elektronik Mineral Bukan Logam dan Batuan) terintegrasi. Sistem ini digadang menjadi tulang punggung baru pengelolaan pajak sektor pertambangan di Lumajang karena seluruh proses dilakukan dalam satu platform digital.
Penguatan pengawasan dilakukan lewat pemanfaatan teknologi modern, mulai validasi berbasis QR Code, perhitungan otomatis tonase dan tarif pajak, hingga sistem keamanan berlapis. Integrasi dengan layanan perbankan juga memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat dan tercatat secara digital.
Tak hanya itu, pemerintah daerah menerapkan rekening khusus bagi wajib pajak guna memastikan seluruh transaksi terekam otomatis. Skema tersebut dinilai mampu menekan risiko kesalahan administrasi maupun potensi manipulasi data.
Pengawasan lapangan juga diperketat melalui pemasangan perangkat Point of Sale (POS) di sejumlah titik strategis. Dengan sistem ini, aktivitas distribusi material tambang dapat dipantau secara langsung dan terdokumentasi secara digital.
Bupati Lumajang menilai penguatan sistem digital ini menjadi langkah penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, kita optimistis penerimaan daerah dapat meningkat dan kepercayaan masyarakat semakin kuat,” tegasnya.
Melalui implementasi E-MBLB 3.0, Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi demi menghadirkan tata kelola pajak daerah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan (Red).
Editor : Redaksi
