Semua Fraksi Berikan Pandangan Umum
DPRD Lumajang Gelar Paripurna PU Fraksi terhadap R-APBD 2027, Pastikan Anggaran Berpihak pada Kepentingan Rakyat
Lumajang – DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna II dengan agenda penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pendapat Badan Anggaran, serta pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (15/10/2026), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga, S.E. Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiyani, S.H., M.H., Wakil Ketua II Solikin, Bupati Lumajang Hj. Indah Amperawati, M.Si., Wakil Bupati Yudha Aji Kusuma, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian pendapat Bapemperda terhadap R-APBD Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan oleh Eka Tri Oktavia, S.Pd. Selanjutnya, pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan anggaran tersebut dibacakan oleh Ma’ruf Nidhomuddin, S.T., M.M.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Pandangan umum Fraksi Partai Golkar menjadi pembuka dan dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Mohammad Yusuf Efendi Igsan, S.P.
Setelah penyampaian tersebut, dilaksanakan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi kepada pihak eksekutif. Penyerahan diawali oleh Fraksi Partai Gerindra melalui Gatot Sarwo Rubedo, dilanjutkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Muhammad Yusuf, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ratih Damayanti, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Marsiani, Fraksi Partai Demokrat melalui Lia Agarista, serta Fraksi NasDem–PKS melalui Arif Wijayanto.
Pandangan Fraksi Menjadi Penentu Kualitas APBD 2027
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan R-APBD 2027. Melalui forum tersebut, setiap fraksi menyampaikan sikap, masukan, kritik, serta rekomendasi terhadap kebijakan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
Fungsi ini menjadi bagian penting dari peran DPRD sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Pandangan fraksi bukan sekadar formalitas dalam rapat paripurna, melainkan wujud tanggung jawab politik untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
APBD 2027 memiliki arti strategis karena menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun mendatang. Melalui APBD, pemerintah daerah menetapkan prioritas program, mengalokasikan sumber daya keuangan, serta menentukan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran.
Karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
APBD 2027 Harus Tepat Sasaran dan Memberikan Manfaat Nyata
Dalam pembahasan R-APBD 2027, sejumlah aspek strategis perlu menjadi perhatian bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain menentukan program prioritas, kualitas pengelolaan anggaran juga harus menjadi perhatian. Setiap alokasi belanja daerah harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan mampu membangun komunikasi dan sinergi yang konstruktif agar seluruh masukan fraksi dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan rancangan anggaran.
Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah.
Mengawal APBD Berarti Mengawal Masa Depan Lumajang
Pandangan umum fraksi-fraksi menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Kabupaten Lumajang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan anggaran yang berkualitas.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menyiapkan jawaban atas pandangan umum yang telah disampaikan sebagai bahan untuk melanjutkan tahapan pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui proses pembahasan yang terbuka, kritis, dan konstruktif, diharapkan dapat terwujud kesepakatan anggaran yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.(Red)
Editor : Redaksi
