Tekan Politik Uang Saat Pilkdes, Hasil Tanah Bengkok Masuk Kas Desa

Penulis : lumajangsatu.com -
Tekan Politik Uang Saat Pilkdes, Hasil Tanah Bengkok Masuk Kas Desa
Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemerintah terus menekan praktek politik uang (money politic) dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Salah satu caranya adalah menaggung semua biaya pilkades baik melalui APBD ataupun APBDes.

"Raperda pilkades yang sudah kita bahas dan tinggal disahkan ini, akan mengatur tentang biaya pilkades. Sehingga bisa menekan praktek politik uang dalam pilkades," ujar Hj. Nur Hidayati M.Si ketua Komisi A DPRD Lumajang, Selasa (10/03/2015)

Jika biaya pilkades sudah ditanggung peemrintah, maka para calon tidak akan banyak terbebani dengan biaya yang banyak. Disamping itu, tanah kas desa (TKD) atau tanah bengkok saat ini harus masuk kepada kas desa, tidak lagi disewakan langsung oleh kepala desa.

"Ini juga penting, karena bengkok selama ini menjadi magnet bagi calon kepala desa untuk mengeluarkan uang banyak, bahkan dengan membeli suara untuk menang," paparnya.

Dengan bengkok dikembalikan kepada pendapatan desa, maka calon kades yang bertujuan mengusai bengkok akan berfikir ulang mengeluarkan dana banyak. Jika terpilih sekalipun, maka tidak akan mudah mengembalikan modal saat mencalonka diri sebagai kepala desa.

"Calon kades sekarang juga berfikir ulang, jika mengeluarkan dana besar tidak akan bisa mengembalikan dari bengkok lagi," jelas politi NasDem itu.

Ketika pemerintah melakukan upaya menekan praktek politk uang, maka masyarakat juga harus sadar jangan sampai membebani para calon kadesa untuk membeli suara. Penyadaran bahwa politik uang akan berdampak pada perjalan pelayanan dan pembangunan di desa harus terus dilakukan oleh semua pihak.

"Kita mau atur dalam raperda pilkades, tidak ada cantolan hukumnya. Sehingga kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjadi penyebab munculnaya politik uang," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Diperkirakan Sudah 91,80 Persen

Dam Boreng Hampir Rampung, Air Akan Aliri Ratusan Hektar Persawahan di Lumajang

Lumajang - Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur terus mempercepat proses pembangunan Dam Boreng. "Secara keseluruhan kegiatan dari rencana kumulatif 91,80 persen realisasi sampai dengan 15 Desember 2024 86,12% jadi ada keterlambatan sekitar 5%," ungkap Annas Wibowo PPK Pekerjaan Rehabilitasi Dam Boreng dari Dinas PU SDA Prov. Jatim saat dikonfirmasi, Kamis (19/12/2024).

Berbagai lomba

Menyala: STKIP PGRI Lumajang Sukses Gelar Dies Natalis Ke-39

Lumajang - Kampus STKIP PGRI LUMAJANG dalam rangka merayakan Dies Natalis yang ke-39, STKIP PGRI Lumajang juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang salah satunya adalah rangkaian perlombaan yang di ikuti oleh Mahasiswa STKIP PGRI Lumajang, selain itu juga ada salah satu lomba yang di ikuti oleh peserta SMA, SMK, MA sederajat. Ketua panitia Bapak Moch. Fauzi, S.Pd., M.Pd. mengungkap kan bahwa "Dies Natalis ke-39 tahun 2024 ini di konsep menjadi 2 (dua skema kegiatan/perlombaan) yakni skema kegiatan Internal dan Eksternal. Skema kegiatan Internal meliputi 1) Lomba Bazar 2) Lomba Jingle Dance 3) Lomba Memasak 4) Fashion Show 5) Duta Kampus.