Demokrat Kritik Kinerja dan Kebobrokan Pemkab Dalam Penggunaan APBD 2014
Lumajang(lumajangsatu.com) -Sebelum memasuki penyampaian Pemandangan Umum fraksi Demokrat, perkenankanlah terlebih dahulu kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan:
Pertama, ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat, atas pemberian kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014;
Kedua, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang atas Prestasi meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) ke 9 kalinya secara berturut-turut;
Ketiga, kami megucapkan selamat kepada saudara Bupati Kabupaten Lumajang yang telah menerima Penghargaan Juara Nasional Atas Dukungan Terhadap Pengembangan Perpustakaan Desa Pandanwangi Menjadi Pusat Belajar dan Kegiatan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2015 dari Direktur Corporate Affair PT. Coca-Cola Indonesia;
Keempat, kami juga megucapkan selamat kepada saudara Bupati Kabupaten Lumajang yang telah menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur;
Kelima, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1436 Hijriyah, pada kesempatan yang baik ini kami segenap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lumajang menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin, semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini pula ijinkanlah kami membacakan sebuah pantun sederhana:
Pucuk selasih bertunas menjulang,
Dahannya patah tolong betulkan,
Puasa Ramadhan kembali menjelang,
Salah dan khilaf kami mohon dimaafkan.
Selamat Menunaikan Ibadah puasa
Marhaban yaa Ramadhan
Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,
Setelah mencermati dengan seksama Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014, pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrat perlu menyampaikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:
I. BIDANG PENDIDIKAN
Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian, antara lain:
- Tentang periode masa jabatan Kepala Sekiolah jika merujuk pada peraturan Menteri dimaksud, dalam pelaksanaannya sebaiknya maksimal 2 (dua) periode saja, periode pertama selama 4 (empat) tahun, jika dinilai baik dilanjutkan menjadi 2 periode, yakni 8 tahun dan bisa dilanjutkan menjadi 12 tahun apabila prestasi kinerjanya benar-benar baik dan istimewa, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang lebih serius untuk meneliti kembali terkait dengan periode masa jabatan semua Kepala Sekolah di Kabupaten Lumajang dalam rangka penyegaran dan melakukan regenerasi untuk memberikan kesempatan yang luas bagi para pendidik yang memiliki kualitas memadai;
- Terkait tunjangan Fungsional atau Non NIP yang harus dipilih oleh tenaga pendidik (Guru Honorer, GTT dan Guru Non NIP), dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada semua tenaga pendidik (Guru Honorer, GTT dan Guru Non NIP) se-Kabupaten Lumajang mengenai aturan yang menjadi dasarnya serta penjelasan lain yang berhubungan dengan pilihan tersebut agar tidak menimbulkan kecemasan;
- Kami mendapatkan informasi dari para guru TK, bahwa tunjuangan sertifikasi tahun 2014 tidak keluar/belum diterima, terkait dengan perihal tersebut kami mohon penjelasan;
Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta para hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya, pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal aktual yang terjadi dan tentunya memerlukan penyikapan yang tepat dan sungguh-sunguh oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, antara lain sebagai berikut:
II. BIDANG PARIWISATA
Terkait dengan Bidang Pariwisata, sebenarnya hal ini pernah kami sampaikan pada sidang paripurna sebelumnya, namun kerena belum nampak adanya penyikapan yang serius dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, maka pada forum rapat paripurna ini dipandang perlu untuk mengingatkan kembali perihal masukan dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Lumajang, dimana disinyalir terjadi kebocoran retribusi di obyek wisata Selokambang, guna menertibkannya, Fraksi Partai Demokrat menyarankan, agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan mengevaluasi peran UPT obyek wisata dimaksud.
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM
Beberapa ruas jalan Kabupaten di beberapa Kecamatan diantaranya: Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Tekung, Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian dan Tempursari yang perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya, baik melalui pengembangan kawasan pertanian, sentra produksi, pariwisata, dan sebagainya, maka pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur jalan memang bukan satu-satunya faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tanpa tersedianya infrastruktur jalan yang baik maka tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih lama terwujud.
Pembangunan Pasar dan Puskesmas di Kecamatan Yosowilangun sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya kami berharap keberadaan fisik bangunan dan fasilitas pendukungnya haruslah memenuhi standar kualitas yang baik, setidaknya sekelas dengan Pasar dan Puskesmas di Kecamatan Pasirian. Untuk mengakomodasi kebutuhan dimaksud, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum bersinergi dengan Dinas Pasar dalam membuat perencanaan pembangunan fisik dan fasilitasnya.
IV. BIDANG PERHUBUNGAN
Jika kita jujur, penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), yang diraih Pemerintah Kabupaten Lumajang, sesungguhnya hanyalah prestasi semu karena tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, sebagai contoh: penertiban parkir liar di ruas jalan sebelah timur disepanjang jalan PB Sudirman, yang jelas mengganggu para pengguna jalan dan melanggar rambu larangan parkir, hanya ditertibkan beberapa hari saja ketika ada tim yang sedang melaksanakan penilaian, disisi lain, keberadaan sarana transportasi publik (angkutan kota) yang kondisinya sudah sangat tidak layak jalan, ditambah lagi rute trayek yang tidak tertata, tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan kota yang mengharapkan mendapat pelayanan yang nyaman dan aman. Sebagai masyarakat Lumajang, tentunya kami akan lebih bangga jika prestasi tersebut diraih dengan motivasi yang benar dengan dasar kejujuran sesuai fakta dan kondisi riil yang ada.
IV. RSD. Dr. HARYOTO
Karena fungsi rumah sakit daerah sangat dibutuhkan sebagai sarana pelayanan kesehatan dalam mendukung penyelenggarakan upaya kesehatan, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka diperlukan upaya untuk memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang baik dan biaya yang terjangkau.
Ada beberapa rangkuman catatan yang kami serap dari masyarakat untuk dapat segera disikapi dengan sungguh-sungguh oleh pihak management RSD dr. Haryoto Lumajang, antara lain sebagai berikut:
- Diperlukan tambahan tenaga dokter spesialis bedah, bedah tulang, jantung dan anastesi, terutama dokter spesialis anastesi yang cuma hanya ada 1 orang, sangatlah tidak memadai dengan jumlah operasi sangat banyak, dimana dalam setiap tinakan operasi haruslah ada dokter spesialis anastesi;
- Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mutu yang baik dan biaya yang terjangkau, management RSD dr. Haryoto harus mengutamakan pemberian obat generik kepada pasien untuk menghindari terjadinya biaya pengobatan yang membengkak;
- Pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu atau hari libur Nasional, kerap kali terjadi, khususnya pada pasien yang memerlukan tindakan medis operasi terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit lain, karena pada saat itu tidak ada dokter yang menangani, hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, terkait permasalahan ini kami mohon penjelasan;
- Dibebaskannya para pemulung dan pedagang asongan (makanan, mainan anak-anak dll) banyak dikeluhkan para pasien, terutama yang sedang menjalani rawat inap karena merasa tidak nyaman dan tertanggu
V. PELAKSAAN PROYEK PEMERINTAH
Perihal pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah pada tahun 2014, Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang agar pada pelaksanan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2015 ini, baik melalui proses tender terbuka maupun penunjukan langsung hendaknya dalam prosesnya dilaksanakan lebih cermat serta dengan pengawasan yang lebih ketat.
Hal ini berkaca dari pengalaman pelaksanaan proyek-proyek sebelumnya, banyak proyek-proyek yang pengawasan pelaksanaannya kurang maksimal. Permasalahan seperti yang terjadi pada tahun 2014 tersebut hendaknya tidak terjadi lagi di tahun 2015 ini.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat. Kritik, saran dan catatan yang kami sampaikan, sejatinya merupakan upaya yang dilandasi niat tulus, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
Terima kasih.(ls/red)
Editor : Redaksi
