Komisi B DPRD Minta Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi PNPM Rowokangkung

Penulis : lumajangsatu.com -
Komisi B DPRD Minta Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi PNPM Rowokangkung

Lumajang (lumajangsatu.com) - Informasi sejumlah kelompok di unit pelaksana kecamatan (UPK) PNPM Rowokangkung diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lumajang membuat kaget Komisi B DPRD. Solikin, ketua Komisi B DPRD Lumajang lansung menelpon Samsul, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Lumajang.

"Kalau sudah tidak bisa dibina, maka kita akan memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan agar oknum-oknum PNPM yang bermasalah ditindak secara hukum," ungkap Solikin ketua Komisi B DPRD kepada lumajangsatu.com, Senin (14/09/2015).

Solikin juga mendengar bahwa mantan ketua UPK PNPM Rowokangkung yakni Lestasi ngemplang dana PNPM sekitar 200 juta rupiah. Dana PNPM berupa pinjaman bukan untuk dihabiskan melaikan dikelola dan dikembangkan untuk membantu perekonomian.

"Sebagian juga ada yang macet di oknum kelompok, padahal juga banyak kelompok yang rutin melakukan setoran dan akhirnya mendapatkan imbasnya tidak bisa meminjam lagi," terangnya.

DPM seharusnya bisa berkaca kepada PNPM Randuagung dan Jatiroto yang sudah bermasalah. Pengawasan harus ketat agar tidak sampai terjadi penyelewengan yang akan merugikan uang negara.

"Randuagung dan Jatiroto sudah bermasalah, seharusnya DPM antisipasi jangan sampai terjadi lagi hal yang sama di Kecamatan lain," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Berada di Zona Rawan Bencana

Lumajang Perlu Penambahan Alat Pemantau Banjir dan Aktivitas Vulkanik Gunung Semeru

Lumajang - Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi mengungkapkan bahwa penambahan alat pemantau aktivitas vulkanik Gunung Semeru sangat penting untuk meningkatkan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di wilayah rawan bencana. Hal ini menyusul adanya kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah yang berada di sepanjang jalur aliran lahar dingin Gunung Semeru.