FKWL Minta Polri Serius Buka-Bukaan Oknum Wartawan Minta Jatah Uang di Tambang Illegal

Penulis : lumajangsatu.com -
FKWL Minta Polri Serius Buka-Bukaan Oknum Wartawan Minta Jatah Uang di Tambang Illegal

Lumajang(lumaangsatu.com) - Adanya pernyataan dari  Kadiv Propam Polri Irjen Budi Winarso buka-bukaan soal jatah preman uang tambang illegal. Bukan hanya polisi, uang itu mengalir ke sejumlah oknum masuk juga ke eksekutif dan legislatif.

"Wartawannya saja ada. Tapi memang semuanya mulai dari bupati, DPRD nya kan semua ikut. Itu bancakan ramai-ramai lah," kata Budi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (9/10/2015) dilansir dari detik.com.


Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL), Achmad Arif Ulinuha, meminta aparat kepolisian buka-bukan, agar tidak ada dusta di antara yang disebutkan. FKWL meminta untuk segera diungkap dan ditangkap bila memang terbukti.

"Polri harus ungkap, jangan beropini dimedia, tapi tak bisa membuktikan," terang Jurnalis JTV itu.

FKWL sangat mendukung bila Polri bisa mengungkap, entar besaran berapa yang diterima oleh jurnalis, apakah itu suap atau Gratifikasi. "Jika polri ingin mendapat dukungan masyarakat, buka sekalian, biar Lumajang bersih dari oknum yang disebut tadi," jelasnya.

Pimred Lumajangsatu.com, Babun Wahyudi mengatakan, pihaknya akan memecat wartawannya atau korespondenya yang bermain atau meminta uang jatah di tambang illegal mining. "Kami akan pecat, wartawan kami, ika terbukti," terangnya. (ls/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.