IAIS Minta DPRD Ungkap Mafia Pasir dan Tidak Menjadi Agen Kapitalis

Penulis : lumajangsatu.com -
IAIS Minta DPRD Ungkap Mafia Pasir dan Tidak Menjadi Agen Kapitalis

Lumajang (lumajangsatu.com) - Ratusan Mahasiswa Institut Agama Islam Syarifudin mengeruduk Kantor DPRD Lumajang untuk menuntut agar mengungkap mafia tambang pasir. Dikarenakan Pasir di Lumajang tidak memberikan manfaat bagi masyaerakat secara makro.

Mahasiswa mendatangi kantor wakil rakyat dengan mengendarai roda dua dan memakai pick up untuk orasi dan pengeras suara, Senin(12/10) siang. Mahasiswa langsung menutup separuh badan jalan, untuk memuluskan aksinya dan puluhan aparat kepolisian melakukan pengamanan.

"Ketua DPRD harus mengungkapkan siapa mafia pasir sebenarnya, bukan  hanya membuat pansus," jelas Muslimin, kolap Aksi IAIS.

Dalam aksinya itu, Mahasiswa ditemui perwakilan legislator yakni, Sugiantoko dan Samsul Huda serta anggota parlemen lainya. Mahsiswa meminta 50 anggota DPRD menjadi agen mafia pasir melalui produk legislasinya. Aksi kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati. (ls/red)

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang
Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Sebar Tweet
Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi
Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.

Sebar Tweet