Mendes Marwan Jafar Akan Jadikan Selok Awar-awar Percontohan Desa Wisata Berbasis Pantai

Penulis : lumajangsatu.com -
Mendes Marwan Jafar Akan Jadikan Selok Awar-awar Percontohan Desa Wisata Berbasis Pantai

Lumajang (lumajangsatu.com) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Marwan Ja'far datang ke Selok Awar-awar kecamtan Pasirian. Kedatangan menteri itu untuk mengikuti acara tahlil, istighosan dan penghijauan dalam rangka peringatan 100 hari gugurnya aktivis lingkungan Salim Kancil.

"Saya turut berbela sungkawa dengan kejadian ini, namun pak Salim adalah sosok yang gigih berjuangan karena sadar pertambangan illegal akan merusak lingkungan dan masa generasi mendatang," ujar Marwan saat menyampaikan sambutan, Minggu (03/01/2016).

Desa Selok Awar-awar harus kembali bangkit setelah kejadian pembunuhan Salim Kancil. Marwan berjanji akan memberikan program prioritas untuk desa Selok Awar-awar sebagai desa wisata berbasis pantai.

"Kita akan jadikan Selok Awar-awar sebagai desa wisata berbasis pantai," terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Marwan juga mengajak warga Selok Awar-awar bersama-sama mengawal dana desa dari pusat yang cukup besar. Sebab, jika tidak dilakukan penngawalan maka rawan disalahgunakan.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Tag
Gaya Hidup

Satlantas Polres Lumajang Goes To School

Lumajang - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang terus berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program "Polisi Go To School" yang kali ini menyasar siswa-siswi SMKN 2 Lumajang pada Selasa (25/2/2025).

Aturan Rinci Belum Keluar

Dampak Efisiensi, DPRD Lumajang Siap Menyesuaikan Kegiatan

Lumajang - Presiden Prabowo Subianto terus melakukan efisiensi anggaran diberbagai bidang dan mengurangi dana transfer daerah. Namun, Inpres nomor 1 tahun 2025 itu tentang efisiensi memang mengecualikan pengeprasan anggaran di tingkat DPR RI. Sedangkan di tingkat DPRD Lumajang masih kemungkinan bakal terdampak. Sebab, aturan rinci dari Kemendagri tentang sektor yang terkena efisiensi belum turun.