Lumajang - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Pandangan Umum Fraksi menanyakan tentang tindak lanjut dari Perda nomor 14 tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah. Pasalnya, sejak diresmikan, Perda tersebut belum dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup)-nya sebagai peraturan pelaksananya.
Fraksi PPP Lumajang
Pandangan Umum Fraksi PPP Kritik Kinerja Pemkab Lumajang
Kedungjajang - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyampikan Pandangan Umum (PU) saat rapat parpurna di DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (19/08/2020). PU Fraksi PPP dibacokan oleh Trsino ketua Komisi C DPRD. Ada beberapa kritik dan saran yang disampikan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.