Lumajang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang telah menyetujui Perda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disambut antusias Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, sebab akan ada beberapa program janji politik bisa direalisasikan di tahun pertama memimpin Lumajang.
Indah Amperawati Bupati Lumajang
Bunda Indah Segera Anggarkan Honor Guru Non NIP se-Lumajang
Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 akan menganggarkan honor guru Non NIP. Tak hanya honor guru Non NIP dibawah Pemerintah Daerah, Pemkab Lumajang juga akan menganggarkan dana dalam bentuk bantuan untuk guru dibawah nauangan Kementrian Agama (Kemenag) Lumajang.
Bunda Indah Gelar Lomba Siskamling Lumajang Aman Berhadiah, Salah Satu Kriteria Bisa Nangkap Maling
Lumajang - Maraknya aksi kriminalitas seperti maling sepeda motor, begal dan maling sapi jadi sorotan Fraksi di DPRD Lumajang. Fraksi NasDem-PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP menanyakan angkah apa yang disiapkan Pemerintah Lumajang untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Bunda Indah : Calon Diretur PDAM Harus Punya Visi dan Misi Persoalan Air Bersih Lumajang Utara
Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang serius untuk mengatasi persoalan krisis air bersih di wilayah Lumajang bagian utara. Hal itu ditegaskan oleh Indah Amperawati Bupati Lumajang usai kegiatan Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Rabu (04/06/2025).
Cegah Kebocoran Pajak, Bunda Indah Akan Bangun Timbangan Pasir Lumajang
Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor, salah satunya dengan mengoptimalkan retribusi dari aktivitas pertambangan pasir dan pengelolaan sektor pariwisata.
Bunda Indah Akan Permudah Investasi Untuk Percepat Pembangunan Lumajang
Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dengan memberikan kemudahan dalam perizinan bagi investor. Namun, Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menegaskan bahwa kemudahan tersebut harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat.