Kedungjajang - Puluhan petani dari Senduro mendatangi wakil rakyat untuk menyampikan aspirasinya. Para petani bersal dari beberpa Desa dengan aspirasi yang berbeda-beda.
Kedatangan para petani ditemui oleh anggota DPRD yang dipimpin H. Bukasan dari fraksi PDI Perjuangan. "Kita tadi menerima perwakil warga dari petani Senduro," ujar Bukasan saat dihubungi Lumajangsatu.com, Senin (05/04/2021).
Baca juga: Jalan Pertanian Tembakau Lumajang Diperbaiki Lewat Dana DBHCHT
Ada beberapa aspirasi yang disampikan, yakni :
1. Warga Argosari Kecamatan Senduo meminta agar Desanya dijadikan Desa adat, karena dianggap sudah memenuhi unsur jadi desa adat.
2. Warga Dusun Karanganyar Desa Burno menolak rencana tukar guling tanah garap yang sudah dihuni oleh warga sejak tahun 1940. Sempat ada pengukuran dan warga diminta mengganti 35 ribu rupiah per-meter tanah yang ditempati oleh warga.
3. Warga juga meminta pengembahan wisata Siti Sundari sampai merusak situs Kandangan dan juga jalan Desa dilintasi kendaraan umum, karena menjadi akses ekonomi warga.
Baca juga: Mendagri Kembali Tunjuk Indah Wahyuni Jadi Penjabat Bupati Lumajang
4. Warga Desa Wono Cempoko Ayu program Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan Perhutani, karena dianggap merugikan penggarap. Warga meminta agar Kulin KK dirubah menjadi program program perhutanan sosial yang lebih memihak penggarap.
Selama ini, penggarap dipersulit saat akan memanen hasil dari program Kulin KK. Padahal, mulai menanam hingga merawat, semua biaya berasal dari penggarap. Saat hendak panen, malah dipersulit.
5. Warga Kandang Tepus meminta keadalian dari proses pengembangan Bumi Perkemahan Glagah Arum. Warga khawatir, lahan garap yang selama ini dikelola oleh warga, jika akan ditanami lagi, warga tidak dapat lahan garap baru.
Baca juga: Diskominfo Lumajang Komitmen Jaga Keamanan Informasi
Dari hasil dengar pendapat dengan warga, DPRD Lumajang akan turun ke lapangan untuk mecari data dan fakta. Jika sudah ada data dan fakta, DPRD akan melakukan rapat bersama dengan Bappeda, Perhutani, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta BPN.
"Kita akan tindak lanjuti dengan mencari data dan fakta di lapangan," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi