Pengelolaan Aset Amburadul, APBD Lumajang 2013 Dapat Opini WDP

Lumajang(lumajangsatu.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar rapat paripurna I dengan agenda penyampaian nota penjelasan bupati terhadap LPJ pelaksanaan APBD tahun 2013 dan Penyampaian nota penjelasan bupati terhadap raperda perubahan APBD tahun 2014, Kamis (03/07/2014). Bupati Sjahrazad Masdar dan Wakil Bupati As'at tidak hadir dalam rapat tersebut dan diwakilkan kepada Dr Buntaran Suprayitno selaku Sekda kabupaten.

Dalam penyampaian nota penjelasan LPJ APBD tahun 2013, disebutkan bahwa APBD tahun 2013 telah melalui audit BPK RI perwakilan Jawa Timur dan laporannya sudah disampaikan kepada pemkab dan DPRD Lumajang. Dimana, pelaksanaan APBD 2013 mendaptkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), kondisi itu sama dengan tahun 2012 dimana realisasi APBD tahun 2012 juga mendapat opini WDP.

Usai penyampaian nota penjelasan bupati yang dibacakan oleh Sekda, Ketua DPRD, Agus Wicaksono memberikan beberapa catatan. Dinataranya, ketua DPRD meminta semua komisi dan mitra kerja serta tim anggaran saaat melakukan pembahasan KUA dan PPAS agar lebih selektif, sehingga silpa APBD tidak lebih dari 50 miliar. Pada tahun 2013, silpa APBD masih mencapai 63 miliar dari total silpa 226 miliar.

"Jadi kami minta DPRD saat membahas APBD dengan tim anggaran benar-benar selektif sehingga silpa APBD tidak terlalu banyak sehingga bisa dipakai kepada pos yang lainnya," papar Agus Wicaksoono.

Sementara itu usai rapat paripurna, Sekda Buntaran menyatakan kepada sejumlah wartawan opini WPD pada realisasi APBD tahun 2013 yang didapat oleh kabupaten Lumajang karena persoalan pengelolaan aset yang masih amburadul. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus melakukan perbaikan tentang aset dengan merencanakan pembuatan tim fokus untuk aset.

"Insyaallah tahun depan kita akan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), karena kita terus melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari BPK RI, sisi-sisi yang kurang terus kita tambal," jelasnya.(Yd/red)