Lumajang(lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, As'at Malik belum menerima surat mengenai DPRD mengingatkan pengajuan 2 nama cawabup tinggal 4 hari. Pasalnya, dari hasil konsultasi ke Mendagri tidak ada jawaban tertulis mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Lumajang.
"Kalau ke Mendagri tak ada jawaban tertulis, sedangkan ke Gubernur, ada jawaban tertulis," ungkap As'at.
Baca juga: Dukungan Penuh Penegakan Perda, DPRD Lumajang Ikuti Pemusnahan 3 Miras Botol Miras Ilegal
lanjutnya, surat tertulis dari Gubernur adalah agar bupati meminta 3 parpol pengusung untuk melakukan komunikasi dan mengajukan 2 nama cawabup. Surat Gubernur ke Bupati sampai pada tanggal 15 Mei dan 18 Mei mengajak komunikasi dengan 3 parpol di pendopo.
Baca juga: Pemerintah Tanggapi Catatan Fraksi, DPRD Lumajang Lanjutkan Pembahasan P-APBD 2026
"Jadi langkah saya begitu, mengenai ada batasan waktu belum tahu," paparnya.
Bupati berpendapat dengan konsultasi ke Mendagri tidak ada jawaban tertulis, sedangkan UU no. 8 tahun 2015 yang dijadikan acuan pemilihan Cawabup melalui DPRD dan Perturan Pemerintah (PP) belum terbit. "Jadi tidak ada batasan waktu pengajuan," terangnya.(ls/red)
Baca juga: DPRD Lumajang Siap Kawal Pembangunan: H. Sudi Hadiri Pembukaan TMMD Ke-129 di Desa Ledoktempuro
Editor : Redaksi