Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi C DPRD Lumajang terus memantau aset Pemkab yang belum bisa menyumbangkan pendapatan ke kas daerah. Komisi C melihat proses pengembalian aset lahan milik tata pemerintah (bengkok) di Prayuana-Klakah.
"Kita sidak ke aset milik Pemkab di Prayuana yang saat ini masih dikuasai oleh perorangan," ujar Suigsan ketua Komisi C DPRD Lumajang, Senin (08/06/2015).
Baca juga: Kelompok Tani Cipta Jasa Dawuhan Wetan Serahkan Bantuan Korban Erupsi Semeru Lumajang
Luas lahan aset Pemkab yang dukuasai oleh perorangan itu sekitar 4 hektar. Namun, hingga kini meski disewakan dan ditanami tebu tetapi uang sewanya tidak masuk ke kas daerah.
Baca juga: Dukung Peningkatan IPM dan RLS, Fraksi PDI Perjuangan Lumajang Gagas Beasiswa Gotong Royong
"Kita minta Tapem segera berkomunikasi dengan pihak penyewa dan musim tebang tebu musim ini harus sudah diputus kontraknya," papar politisi Golkar itu.
Pihak penyewa bisa memperpanjang kontraknya dengan catatan proses penyewaan dilakukan lelang. Sedangkan untuk uang sewanya juga harus masuk ke kas daerah tidak masuk kepada oknum lagi.
Baca juga: PDI Perjuangan Lumajang Rilis Kinerja Fraksi DPRD Selama Tahun 2025
"Kita ingin mengurai benang kusut proses sewa menyewa lahan aset pemkab itu, dimana dulu ada oknum yang menyewakan dan akhirnya berpindah banyak tangan," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi