Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi C DPRD Lumajang terus memantau aset Pemkab yang belum bisa menyumbangkan pendapatan ke kas daerah. Komisi C melihat proses pengembalian aset lahan milik tata pemerintah (bengkok) di Prayuana-Klakah.
"Kita sidak ke aset milik Pemkab di Prayuana yang saat ini masih dikuasai oleh perorangan," ujar Suigsan ketua Komisi C DPRD Lumajang, Senin (08/06/2015).
Baca juga: Viral Kecelakan Seleb Tiktok Joyce Asal Madura di Klakah-Lumajang
Luas lahan aset Pemkab yang dukuasai oleh perorangan itu sekitar 4 hektar. Namun, hingga kini meski disewakan dan ditanami tebu tetapi uang sewanya tidak masuk ke kas daerah.
Baca juga: Lewat Kegiatan Seminar, Pelajar Lumajang Diajak Cegah HIV dan Penghapusan Stigma
"Kita minta Tapem segera berkomunikasi dengan pihak penyewa dan musim tebang tebu musim ini harus sudah diputus kontraknya," papar politisi Golkar itu.
Pihak penyewa bisa memperpanjang kontraknya dengan catatan proses penyewaan dilakukan lelang. Sedangkan untuk uang sewanya juga harus masuk ke kas daerah tidak masuk kepada oknum lagi.
Baca juga: Sekjen PPP Arwani Thomafi Instruksikan Kader Lumajang Solid Menangkan Cak Thoriq-Ning Fika
"Kita ingin mengurai benang kusut proses sewa menyewa lahan aset pemkab itu, dimana dulu ada oknum yang menyewakan dan akhirnya berpindah banyak tangan," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi