Lumajang(lumajangsatu.com) - Komisi A DPRD Lumajang memberikan 5 catatan kecil pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPK) Bupati pelaksanaan APBD 2014. Pasalnya, jalannya pemerintahan terus membaik dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat
Komisi A pertama menilai Hampir seluruh SKPD, Silpa belanja tidak langsungnya sukup signifikan besarannya. Agar kondisi ini, dievaluasi data jumlah pegawai dan klasifikasinya serta penghitungan nilai total kebutuhan belanja pegawai plus acressnya. Kedepan diharapkan Silpa bisa di minimalisir.
Baca juga: Polres Lumajang Gandeng Diskopindag Cek Kelayakan Minyak Subsidi di Pasar Baru
Kedua, perencanaan anggaran ditiap SKPD agar diperbaiki dan diperkuat dari segi prirotitas kebutuhan dan perhitungan teknis. Hal ini agar didukung perencanaan pemetaan resiko yang spesifik guna terwujudunya pengawasan "berbasis resiko" melalui pengawasan interbnal. Sehingga kesalahan dan kekeliruan dalam pengadministrasi dan pengelolaan anggaran sebelum di audit BPK teratasi.
Baca juga: Komisi A DPRD Apresiasi Indeks Desa Membangun Lumajang Semakin Meningkat
Ketiga, berharap SKPD melalui pengawasan inspektorat menjalankan rekomendasi dari LHP BPK.
Ke-empat, Komisi berharap jalinan kerjasama sebagai mitra kerja tetap berjalan sesuai peraturan berlaku dalam memperkecil silpa memenuhi asas manfaat, efisien, efektif dan akuntabel.
Baca juga: 46 Ribu Penerima Bantuan Sosial di Lumajang Masuk Data Inclusion Error
Ke-lima, diharapkan perda tentang LKP APBD 2015 di sosialisasikan dan disebar luasnya informasinya. (ls/red)
Editor : Redaksi