Lumajang(lumajangsatu.com) - Bupati Lumajang, As'at Malik melarang PNS menerima parcel lebaran. Pasalnya, khawatir pemberian parcel lebaran ke bawahannya bisa mengundang fitnah dan berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
As'at Malik mengatakan, tidak ingin anah buahnya terjerat dalam hal-hal pemberian parcel mempengaruhi kinerja bawahannya. Karena parcel bisa membuat dipemberi ada motif dibaliknya.
Baca juga: Sengketa Advokat Wiwin dengan Mantan Kliennya Masuk Gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang
"Pokoknya jangan ada parcel," terangnya.
Baca juga: DPRD Lumajang Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 54 Perkara Berkekuatan Hukum Tetap
Pemberian parcel pada PNS sudah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi, pemberian adalah bagian dari suap menyuap dan tidak diperkenankan dalam birokrasi. (ls/red)
Editor : Redaksi