Lumajang (lumajangsatu.com) - Sebanyak 822 PNS Lumajang akan dialihkan status, posisi dan gajinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kepala BKD Lumajang, Nurwakit Ali Yusron mengatakan, pengalihan personil, pendanaan sarana/prasarana dan dokumen per Januari 2017 sudah resmi. Bahkan, ini sudah melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Mendagri serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
"Jadi semuanya sudah ditanggung oleh Pemprov Jatim," ungkapnya.
Baca juga: Ketua DPRD Lumajang Bacakan Teks Proklamasi di Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI
Jumlah PNS yang dialihkan, Dinas Kehutanan sebanyak 43 PNS, Disnakertrans 1 PNS, Dinas Perhubungan 23 orang. Sedangkan dari tenaga pendidikan paling banyak, Guru SMA sebanyak 395 PNS, Guru SMK 298 PNS, Gurus SLB 12 orang, Pengawasa Guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 50 orang.
"Sebenarnya lebih dari seribu PNS," jelasnya.
Baca juga: Kukuhkan 6 Bidang Kepengurusan, GP Ansor Lumajang Usung Visi Bergerak dan Berdampak
Dengan dialihkanya 822 PNS ini tidak akan mengurangi pelayanan yang ada di Lumajang. (ls/red)
Editor : Redaksi