14 Rumah Bambu

Duh..! Eks Lokalisasi Bebekan Lumajang Ternyata Tanah Negara

Penulis : lumajangsatu.com -
Duh..! Eks Lokalisasi Bebekan Lumajang Ternyata Tanah Negara
Satpol PP sedang melakukan razia di eks lokalisasi Bebekan di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir

Lumajang (lumajangsatu.com) - 14 rumah yang terbuat dari bambu (gedek) yang dibuat mangkal para PSK di eks lokalisasi Bebekan di Desa Kabuaran ternyata bangunan liar. Bahkan, informasi masyarakat tanahnya adalah milik negara yakni tanah bengkok Desa atau tanah kas Desa (TKD).

"Dari informasi warga tanah itu adalah tanah bengkok, tapi bukan milik Desa Kabuaran tapi Desa lain," ujar Basuni, Kepala Dinas Satpol PP Lumajang, Sabtu (22/06/2019).

Tanah seluas satu hektar sudah lama berdiri bangunan yang dibuat untuk tempat para PSK melayani pelanggannya. Satpol PP akan berkoordinasi dengan Kecamatan dan Polsek dan melapor kepada Bupati Lumajang untuk segera dilakukan pembongkaran.

"Kita akan lapor pak Bupati, dan Satpol PP akan berkoordinasi dengan Camat dan Kapolsek untuk melakukan pembongkaran," tuturnya.

Saat dilakukan penggrebekan, Satpol PP mengamankan 16 PSK dari 4 rumah yang ada di Bebekan. Sedangkan rumah-rumah yang lain kosong, karena masih belum ada PSK yang menghuninya.

"Tadi sore kita razia hanya 4 rumah saja yang ada PSK-nya, sedangkan rumah-rmah lainnya masih kosong," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.