Tekan Angka Kecelakaan, 14 Hari Polres Lumajang Gelar Operasi Zebra 2013

Penulis : lumajangsatu.com -
Tekan Angka Kecelakaan, 14 Hari Polres Lumajang Gelar Operasi Zebra 2013
Lumajang(lumajangsatu.com)- Guna menekan angka pelanggaran para pengendara di jalan dan menekan angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, jajaran Polres Lumajang selama 14 hari akan menggelar operasi dengan sandi Zebra 2013. Operasi Zebra 2013 digelar serentak oleh kepolisian di seluruh Republik Indonesia.

"Kita akan menggelar operasi Zebra 2013 selama 14 hari untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalulintas," ujar AKBP Singgamata SIK Kapolres Lumajang saat gelar pasukan di halaman Mapolres, Kamis (28/11/2013).

Dalam operasi Zebra, polisi akan mengedapankan tindakan perventif dan penindakan tegas bagi para pelanggar lalu lintas. Meski demikian, polisi tetap mengedepankan tata cara yang simpatik dalam melakukan penindakan. "Kita akan tetap menerapkan tata cara yang simpatik dalam melakukan penindakan," terangnya.

Kapolres menghimbau kepada masyarakat Lumajang yang berkendara untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak ugal-ugalan dijalan. Para pengendara diminta untuk saling menghormati hak-hak dari para pengendara yang lainya. "Kami berharap masyarakat yang berkendara untuk saling menghargai hak-hak pengendara yang lainya," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Gaya Hidup

Satlantas Polres Lumajang Goes To School

Lumajang - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang terus berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program "Polisi Go To School" yang kali ini menyasar siswa-siswi SMKN 2 Lumajang pada Selasa (25/2/2025).

Aturan Rinci Belum Keluar

Dampak Efisiensi, DPRD Lumajang Siap Menyesuaikan Kegiatan

Lumajang - Presiden Prabowo Subianto terus melakukan efisiensi anggaran diberbagai bidang dan mengurangi dana transfer daerah. Namun, Inpres nomor 1 tahun 2025 itu tentang efisiensi memang mengecualikan pengeprasan anggaran di tingkat DPR RI. Sedangkan di tingkat DPRD Lumajang masih kemungkinan bakal terdampak. Sebab, aturan rinci dari Kemendagri tentang sektor yang terkena efisiensi belum turun.