Stop Stunting

Bupati Berharap APRI Kabupaten Lumajang Ikut Tekan Pernikahan Dini

Penulis : lumajangsatu.com -
Bupati Berharap APRI Kabupaten Lumajang Ikut Tekan Pernikahan Dini
Bupati Lumajang menghadiri acara APRI.

Lumajang - upati Lumajang, Thoriqul Haq berpesan kepada seluruh Penghulu yang tergabung di Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Lumajang ikut membantu program pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini. Menurutnya, dengan upaya tersebut dapat menjaga kelanggengan atau keutuhan keluarga, menekan angka stunting dan dampak negatif lainnya.

"Bila menemukan ada pernikahan yang belum cukup umur untuk juga diberikan nasehat dan saran," ungkap bupati saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Lumajang Periode 2021- 2025, bertempat di Panti PKK Lumajang, Jumat (26/02/21) malam.

Selain itu, bupati juga berkeinginan agar para penghulu yang baru dikukuhkan untuk memberikan pemahaman kepada pengantin, jika ada data salah satu pengantin yang masih lulusan Sekolah Dasar (SD) atau SLTA, agar diberi saran untuk ikut kejar paket. Hal itu dilakukakan sebagai salah satu bentuk mensukseskan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang.

"Kabupaten Lumajang saat ini terus berihktiar untuk supaya IPM di Lumajang Semakin baik," ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Muhammad Mudhofar menyampaikan kepada semua anggota APRI untuk selalu mengingat dan melaksanakan Kapasitas, kapabilitas dan kopetensi (3K) saat menjalankan tugasnya.

"3 K ini merupakan bagian penting yang perlu kita ingat dan kita amalkan, serta terus kita evaluasi untuk perbaikan diri," Ujarnya.

Selanjutnya ia berharap kepada 27 Penghulu yang baru tergabung dalam APRI, untuk selalu amanah saat melaksanakan tugasnya serta bersinergi dan ikut mendukung program-progeam Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kabupaten Lumajang. (Komin/ls/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).