Saat Rapat Pleno

Dharma Wanita Diminta Ikut Dorong Warga Lumajang Sadar Adminduk

Penulis : lumajangsatu.com -
Dharma Wanita Diminta Ikut Dorong Warga Lumajang Sadar Adminduk
Rapat Pleno DWP Kabupaten Lumajang 2023 dan Sosialisasi tentang Identitas Kependudukan Digital

Lumajang - Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diajak untuk bergerak bersama Dukcapil untuk terus mendorong masyarakat agar Sadar Administrasi kependudukan.

“Dokumen Adminduk (Administrasi Kependudukan, red) ini amat sangat penting, karena identitas kependudukan memiliki manfaat yang banyak, mulai dari perlindungan hukum maupun pelayanan dasar,” terang Ketua DWP Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono dalam Rapat Pleno DWP Kabupaten Lumajang 2023 dan Sosialisasi tentang Identitas Kependudukan Digital, yang bertempat di Kantor BPKD Lumajang, Jawa Timur, Selasa (08/08/2023).

Rahayu juga menerangkan, bahwa adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika memiliki dokumen kependudukan diantaranya, bisa memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual dan kelompok), dan memberikan kepastian hukum.

Kemudian, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Sri Sajekti sebagai narasumber.

Sementara itu, Sri Sajekti menjelaskan, bahwa kini pemerintah sedang berproses untuk melakukan migrasi dokumen kependudukan fisik ke Identitas Kependudukan Digital. Menurutnya, Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.

"Upaya ini agar lebih memudahkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat, serta mempercepat transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data," jelas dia.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan, agar Dharma Wanita Persatuan bisa ikut berperan dalam mempercepat upaya pemerintah dalam proses migrasi dokumen adminduk ke Identitas Kependudukan Digital.(Kom/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).