Lakukan Audiensi
Tak Setuju Program Efisiensi Prabowo Sasar Kebutuan Dasar, Aliansi BEM se-Lumajang Datangi DPRD

Lumajang - Puluhan Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lumajang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Selasa (18/02/2025). Kedatangan mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan program efisiensi pemerintah Prabowo Subianto yang menyasar program-program penting yang sangat mendasar salah satunya Pendidikan dan ekonomi.
Mahasiswa juga menolak terhadap kebijakan kenaikan Harga elpiji 3 kilo gram, karena sangat memberatkan masyarakat Lumajang dan Indonesia. Program efisiensi juga menyasar Pendidikan, sehingga beredar informasi sejumlah program beasiswa akan dihapuskan imbas dari efisiensi.
"Kita datang ke DPRD ingin menyampaikan aspirasi menolak program efisiensi yang menyasar kebutuhan dasar seperti Pendidikan dan lainnya," jelas Ervan Zidny, Koordintor Aliansi BEM se-Lumajang.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa berdialog dan membahas isu-isu penting nasional dan juga daerah. Mahasiswa juga menyinggung pentingnya daerah yang mandiri dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu ketergantungan kepada pemerintah pusat.
H. Usman Afandi S.Pd, Skretaris Komisi C DPRD Lumajang sangat setuju dengan usulan mahaiswa tentang peningkatan PAD Lumajang. Komisi C DPRD yang membidangi pendapatan, akan mengoptimalkan pengawasan potensi pendapatan daerah agar bisa maksimal. Jika PAD Lumajang tinggi, maka program-program dasar bagi rakyat Lumajang seperti Pendidikan dan Kesehatan akan bisa dipenuhi dengan maksimal.
"Kita selaku Komisi C DPRD Lumajang komitmen untuk terus meningkatkan PAD Lumajang agar bisa menopang pembangunan daerah," jelas Usman.
Sementara itu, Hj, Oktafiani, Ketua DPRD Lumajang menyambut baik audiensi dari Aliansi BEM se-Lumajang. DPRD akan mengirim surat kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait tuntutan-tuntutan dari mahasiswa Lumajang.
"Kebijakan efisiensi adalah kebijakan pusat ya, jadi kita akan bersurat kepada pemerintah pusat tentang tuntutan mahasiswa di Lumajang," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi