Pelantikan AKD Lumajang, Pengelolaan Tanah Bengkok Jadi Masalah Utama
Lumajang(lumajangsatu.com)- Aosiasi Kepala Desa (AKD) kabupaten Lumajang Kamis Siang (22/01/2015) dilantik Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Pendopo Lumajang. H. Sanan yang sudah habis masa jabatannya digantikan oleh Suharso.
"Saya berharap kepada para kepala desa bisa satu barisan dengan Camat, Kepala Daerah, Gubernur dan Presiden dalam melakukan pembangunan," ujar Wagub dihadapan seluruh kepala desa se-Lumajang.
Wagub juga menyarankan agar Pemerintah Daerah dan Kepala Desa melakukan MoU dengan kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pengawalan dana desa. Sebab, cepat atau lambat dana desa akan semakin besar sesuai dengan amanat undang-undang yakni 10 persen APBN dikucurkan kepada desa.
"Jika ini tidak diantisipasi dengan baik, maka niat baik dari kepala desa akan berakibat buruk, jika tidak sesuai dengan aturan yang ada," terang pria humoris itu.
Senada dengan itu, As'at Malik Wakil Bupati Lumajang juga meminta kepada para kepala desa bisa bekerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. "Kita berharap pengurus AKD yang baru tetap bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Pemkab," paparnya.
Sementara itu, Teguh Subandono ketua AKD Jawa Timur menyatakan bahwa saat ini para kepala desa tetap berjuang untuk kepastian hukum pengelolaan tanah kas desa (TKD) alias bengkok bisa tetap dikelola kepala desa. Sebab, dari hasil konsolidasi AKD se-Jatim keluhannya sama yakni tentang tantaag bengkok.
"Keluhan para Kades hampir sama, yakni tanah kas desa alias bengkok. Oleh sebab itu, kami minta kepada pak Wabup dan pak Ketua DPRD dalam pembahasan Raperda Desa diharapkan bisa melibatkan teman-teman AKD," paparnya.
Acara pelantikan AKD dihadiri oleh seluruh camat, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Hadir dalam kesempatan itu juga, Ketua DPRD Lumajang H. Agus Wicakso no S.Sos.(Yd/red)
Editor : Redaksi
