Komisi C Temukan Tambang Illegal Di Pandanarum dan PAD Menguap, Satpol PP Harus Lapor Ke Polisi

Penulis : lumajangsatu.com -
Komisi C Temukan Tambang Illegal Di Pandanarum dan PAD Menguap, Satpol PP Harus Lapor Ke Polisi

Lumajang(lumajangsatu.com) - Komisi C DPRD Lumajang menemukan ada pertamabangan pasir illegal di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh yang beroperasi tanpa adanya kartu kendali. Akibatnya, pendapat dari pajak dan retribusi dari tambang pasir diduga menguap tak jelas kemana.

"Waduh, kok ada tambang di Pandaarum ini lari kemana pajak dan retribusinya," ujar Suigsan, ketua Komisi C DPRD Lumajang.

Dia mengaku melakukan sidak dan pemantauan di Kawasan Tempeh mengenai adanya tambang pasir yang diduga banyak illegal. Untuk itu, pihaknya mengajak Satpol PP dan Petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

"Waktu saya tanya ke Satpol PP sudah dirazia dan ditertibkan tapi operasi kembali," jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi C, Khusnul Khuluk, mengatakan, jika masih ada saja tambang illegal yang beroperasi, nanti akan muncul lagi lainya. Sehingga, perlu ada pengawasan dan penertiban dan tindakan.

"Kalau hanya ditertiban dan tidak dilaporkan ke polisi, tambang illagal gak akan berhenti, saya minta ke Satpol PP untuk menangkap dan bawa ke polisi, biar jera," ungkap politisi PKS itu.(ls/red)

 

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.