Kapolres Lumajang Ajak Mahasiswa Rawat Kebhinekaan di Tengah Polarisasi Ruang Digital

Lumajang  – Polarisasi di ruang digital menjadi tantangan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Arus informasi yang begitu cepat, ditambah maraknya hoaks dan provokasi, berpotensi menggerus persatuan jika tidak disikapi secara bijak.

 

Hal tersebut menjadi salah satu sorotan Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, SH, S.IK, MH saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” yang digelar Aliansi BEM se-Kabupaten Lumajang.

 

Bersama jajaran Forkopimda, Kapolres hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Graha Nagara Bhakti, Kantor BKD Lumajang, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kamis (13/8/2026).

 

Dalam forum tersebut, AKBP Riki Yariandi yang baru menjabat sebagai Kapolres Lumajang memperkenalkan diri kepada para mahasiswa. Ia juga memaparkan riwayat pendidikan serta perjalanan kariernya selama mengabdi di institusi Polri.

 

Riki menegaskan, Polri memiliki peran penting dalam menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, upaya tersebut harus tetap dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi kepolisian.

 

“Peran Polri dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika senantiasa berpegang teguh pada tugas pokok kepolisian,” kata Riki.

 

Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks. Dinamika lingkungan strategis tidak hanya dipengaruhi isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga perkembangan berbagai persoalan nasional dan global.

 

Ia juga menyinggung perjalanan panjang Polri dalam menjaga kehidupan masyarakat dan negara, mulai dari era Majapahit, masa kolonial, kemerdekaan, Orde Baru hingga era saat ini.

 

Dalam konteks menjaga kebhinekaan, Riki menyebut pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat hingga mahasiswa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 

“Forkopimda, masyarakat dan mahasiswa merupakan komponen penjaga kebhinekaan di Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

 

Bupati Ingatkan Bahaya Hoaks

 

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi FGD yang digagas Aliansi BEM se-Kabupaten Lumajang. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

 

Ia mengingatkan agar semangat kebhinekaan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

 

“Dalam rangka merawat kebhinekaan hendaknya tetap berpegang teguh pada sila-sila Pancasila dan UUD 1945,” kata Indah.

 

Bupati menilai perkembangan teknologi digital pada dasarnya membawa banyak manfaat. Namun, ruang digital juga dapat berubah menjadi ancaman apabila digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, hoaks, maupun melakukan kriminalisasi terhadap orang lain.

 

 “Perkembangan dunia digital yang semakin maju merupakan sesuatu yang bagus selama tidak dipergunakan untuk menyebarkan berita-berita hoaks dan mengkriminalisasi orang lain,” ujarnya.

 

Indah juga memastikan Pemkab Lumajang bersama jajaran Forkopimda akan terus mendukung kegiatan mahasiswa yang bersifat positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Mahasiswa Diingatkan Tak Mudah Diadu Domba

 

Pesan serupa disampaikan Dandim 0821 Lumajang yang diwakili Kasdim Mayor Inf Tanuri. Ia mengapresiasi komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa dengan unsur pemerintah, TNI dan Polri di Kabupaten Lumajang yang selama ini berjalan dengan baik.

 

Menurutnya, mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga nilai kebangsaan dan kebhinekaan.

 

> “Dalam merawat nilai-nilai kebhinekaan maka perlu penjaga kebangsaan dari elemen-elemen kemasyarakatan, termasuk dari kelompok mahasiswa,” kata Tanuri.

 

Ia pun mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi atau diadu domba, terutama di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks.

 

 “Politik global berupa perang antarnegara berdampak di seluruh negara, termasuk Indonesia. Maka kita harus kuat dan jangan mudah diadu domba,” tegasnya.

 

FGD tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa, pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk memperkuat kesadaran kebangsaan sekaligus membangun kewaspadaan terhadap dampak polarisasi di ruang digital.

 

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan piagam bersama sebagai bentuk komitmen seluruh komponen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Melalui forum tersebut, sinergi mahasiswa, pemerintah, TNI dan Polri diharapkan semakin kuat. Bukan hanya untuk menangkal hoaks dan provokasi, tetapi juga untuk membangun ruang sosial yang aman, harmonis, serta tetap kokoh dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika (Red).

Editor : Redaksi