Peristiwa

Wow! Ternyata bisnis panti pijat cukup menjanjikan. Mau bukti? Tengok saja di Kota Batu, Jawa Timur. Bisnis pijat di kota apel itu ternyata mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang tak bisa diremehkan. Tercatat, tahun 2009 jumlah pengunjung panti pijat di kota yang dipimpin Eddy Rumpoko itu mencapai 22.273 kunjungan. Tahun 2010 meningkat sebanyak 25.621 kunjungan dan tahun 2011 sebanyak 28 ribu kunjungan dari 7 panti pijat yang disebar di sejumlah titik. Bagian Keuangan Pemkot Batu mencatat, panti pijat memberi kontribusi dari pajak hiburan senilai Rp 48 juta dari target sebesar Rp 100 juta pada 2010. Pada tahun 2011, pajak hiburan terealisasi senilai Rp 147 juta dari target Rp 60 juta. Sedangkan tahun ini ditargetkan mampu meraup pajak hiburan sebesar Rp 103 juta. "Dari target Rp 130 juta, pajak hiburan panti pijat bisa terpenuhi sebesar Rp 23,9 pada triwulan pertama ini," terang Kabag Keuangan Pemkot Batu Julianti Wachjuni kepada wartawan di Balai Kota Batu, Rabu (4/3/2012). Sementara Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran, Dispartabud Kota Batu, Made Suwardika, mengatakan, tingginya jumlah kunjungan panti pijat didukung oleh meningkatnya wisatawan ke Kota Batu. "Dari tahun ke tahun ada peningkatan sebanyak 2 persen, tahun 2011 kemarin mencapai 3,2 juta wisatawan," ujarnya terpisah. Made mengaku, panti pijat telah ditetapkan sebagai wisara hiburan dan dikenakan punggutan pajak berdasar Perda Usaha Wisata tahun 2003 dengan sistem penetapan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengklaim jumlah penduduk yang sudah mengurus e-KTP sudah sekitar 1,1 juta dari jumlah 1.251.000  yang terdaftar untuk ikut program e-KTP. Dari sisa 150 ribu orang itu diharapkan akan tuntas pengurusan e-KTP nya pada April 2012. "Jika kesadaran warga tinggi dan mau mendatangi undangan e-KTP, bisa saja kuotanya tercapai," ucap Kabid Penyelenggaraan Kependudukan Dispendukcapil Sulistianto. Dia menandaskan, sampai saat ini, program e-KTP masih terus dikerjakan, termasuk melakukan penyisiran dan mengundang tahap kedua bagi penduduk yang belum bersedia datang ke kecamatan. Dia menyebutkan, data hingga akhir Desember 2011, yang wajib KTP sebanyak 1.450.000. Kuota dari pusat, 1.251.000 penduduk. Untuk sisanya nanti akan didanai oleh Pemkab Sidoarjo.

Gubernur Soekarwo meminta aparatur pemerintahanan di Jawa Timur yang menggunakan mobil dinas untuk menggunakan pertamax. Permintaan itu terungkap Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 670/5684/023/2012 tertanggal 26 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air. ' Edaran dalam rangka program penghematan energi dan air di Provinsi Jatim menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air di Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Kepala Bagian ESDM dan Lingkungan Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setdaprov Jatim, Muhammad Iqbal Junianto, Rabu (4/4/2012) mengatakan, surat edaran itu ditujukan ke bupati/walikota se-Jatim, kepala dinas/badan/biro/kantor/Direktur Rumah Sakit Provinsi Jatim, Sekretaris DPRD Provinsi Jatim, Direktur BUMN/BUMD Provinsi Jatim, Panglima Kodam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangarmatim, Panglima Komando TNI-AU dan Kakanwil Departemen/Non Departemen/Instansi Vertikal. Dalam surat edaran itu, juga disebutkan agar instansi meningkatkan upaya penghematan energi dan air, melakukan inovasi penghematan energi dan air (penerangan, AC, peralatan kantor, kendaraan dinas), membentuk Gugus Tugas di instansi masing-masing, melaksanakan program penghematan energi dan air serta menyosialisasikan/mendorong masyarakat/swasta berperan aktif dalam penghematan. "Nanti evaluasi pelaksanaan program gerakan penghematan energi dan air untuk kabupaten/kota atau SKPD pemprov dilaksanakan setiap 3 bulan sekali," pungkasnya. Untuk diketahui, Hatta Rajasa Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan pemerintah sedang menyusun aturan yang melarang penggunaan premium bagi mobil dinas. "Itu nanti disusun. Kendaraan dinas tidak lagi (menggunakan premium) sehingga nanti ada penghematan," kata Hatta di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Selasa (3/4/2012) kemarin. Menurut dia, larangan itu akan diformulasikan dalam aturan resmi. Sekretariat Kabinet akan membahas lebih lanjut dan menentukan apakah aturan itu akan berbentuk instruksi presiden, peraturan presiden atau aturan lainnya.

Ratusan warga tiga desa di Sumenep, Madura, terlibat aksi perang batu. Tawuran itu dipicu adanya seorang pemuda yang dituduh memukul saat acara konser dangdutan dan ricuh gara-gara senggolan. Tiga warga desa dari Desa Moncek Timur, Moncek Tengah dan Lenteng Timur ini membawa batu dan pentungan, Rabu (4/4/2012) siang. Melihat puluhan massa yang datang dengan senjata, warga Desa Lenteng Timur kemudian terpancing emosinya. Mereka berkumpul kemudian mengusir warga desa lain yang datang ke desanya. Aksi perang batu dan pentungan pun tak terhindarkan, karena kalah banyak warga yang datang kemudian mundur. Namun tadi siang aksi diduga karena kesalahpahaman ini kembali terulang. Kali ini giliran massa dari Desa Lenteng Timur berkumpul dan mencari warga Desa Moncek yang semalam menyerang desanya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Warga Desa Lenteng Timur mengejar warga Moncek ke arah selatan. "Sudah lari semua, mereka takut melihat kita," kata Ahmad, salah satu warga yang membawa pentungan. Aksi tawuran mereda setelah satu pleton polisi dari Polres Sumenep yang dipimpin Kapolres AKBP Dirin, tiba di lokasi. Puluhan polisi yang datang kemudian membubarkan gerombolan warga di tengah jalan. "Warga Desa Lenteng Timur tersinggung karena tadi malam di serang warga Moncek Timur," kata tokoh masyarakat Lenteng Timur, Ahmad Subaidi. Beberapa tokoh masyarakat dari 3 desa beserta kepala desa masing-masing erkumpul bernegosiasi dengan kapolres Sumenep. Para tokoh masyarakat meminta polisi mendamaikan mereka kembali seperti semula. "Desa kami memang bertetangga, antara desa moncek timur, moncek tengah dan desa lenteng timur," terang Ahmad Subaidi. Sementara sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di lokasi karena khawatir masih ada warga yang tidak terima dan melanjutkan aksi mereka tanpa sepengetahuan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. "Saya siagakan personel kami untuk meredam aksi lanjutan massa," jelas Kapolres Sumenep AKBP Dirin.