Lumajang

Lumajang - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang resmi menahan Muhammad Erik (ME), pengasuh Pondok Pesantren di Candipuro, atas kasus pernikahan siri dengan gadis di bawah umur.

Lumajang - Kabupaten Lumajang termasuk daerah yang memiliki banyak koperasi. Dimana, data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 ada 734 koperasi, sedangkan tahun 2024 jumlah koperasi bertambah menjadi 744 koperasi. Namun, dari banyak koperasi tersebut banyak yang tidak aktif.

Lumajang - Kasus hutang piutang warga Argosari Kecamatan Senduro akhirnya sampai ke ranah hukum hingga ke Polres Lumajang. Hutang piutang tersebut melibatkan Mangkin warga Desa Argosari dan Markatun Kepala Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Lumajang - Polemik penghapusan honor guru Non NIP dengan alasan temuan BPK terus dapat sorotan. Supratman, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan penganggaran harus mematuhi aturan termasuk rekomendasi BPK. Namun, apalah guna program dan kegiatan yang sesuai aturan namun tak berdampak positif bagi masyarakat.

Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang mendukung penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Lumajang - Pelaku kasus pernikahan siri terhadap anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua akhirnya di tahan oleh pihak kepolisian.

Lumajang - Kecamatan Candipuro menjadi salah satu daerah di Lumajang yang memiliki banyak objek wisata. Bahkan, setiap tahunnya digelar event Candipuro Culture Festival dengan tema "Seminggu Ning Candipuro".

Lumajang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang meluncurkan program Eco Pesantren dengan tujuan untuk mendorong masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, menerapkan pola hidup yang berwawasan lingkungan.

Lumajang - Perumda BPR Bank Lumajang merayakan pencapaian gemilang dengan peningkatan signifikan dalam capaian laba pada tahun 2023. Capaian tersebut membuat mereka meraih peningkatan laba sebesar 270,5 persen, yakni mencapai angka Rp 696 juta, dibandingkan dengan Rp 257,4 juta pada tahun sebelumnya.

Lumajang - Komisi D DPRD Lumajang menerima puluhan guru yang tergabung dalam organisasi IGTKI, HIMPAUDI dan MKKS SMP Swasta. Para guru menyampaikan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah Lumajang yang akan menghapus honor guru Non NIP mulai Juli 2024. Dimana, Pemerintah Lumajang berdalih penghapusan honor guru Non NIP atas rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).