Lumajang (lumajangsatu.com) - Komisi D DPRD Lumajang meminta sekolah yang ada di Lumajang mengikuti aturan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
Ketua Komisi D Sugianto menyebut, regulasi itu sudah ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018.
Baca juga: Dukungan Penuh Penegakan Perda, DPRD Lumajang Ikuti Pemusnahan 3 Miras Botol Miras Ilegal
“Saat PPDB 2019, sekolah harus mematuhi regulasi zonasi,” ucapnya.
Baca juga: Pemerintah Tanggapi Catatan Fraksi, DPRD Lumajang Lanjutkan Pembahasan P-APBD 2026
Sistem zonasi yang dimaksud itu, adalah memberikan peluang lebih besar kepada calon peserta didik yang tinggal di wilayah sekolah tersebut.
Di Permendikbud itu diatur, dalam PPDB, kuota zonasi sebesar 90 persen. Kemudian 5 persen adalah berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN). Sisanya untuk jalur prestasi.
Baca juga: DPRD Lumajang Bahas Perubahan APBD 2026, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum dan Catatan Kritis
Menurutnya dengan regulasi ini, tidak ada lagi sekolah yang dinilai favorit. Karena tujuan utama untuk menyamaratakan sekolah-sekolah dan memberikan perlakuan yang sama. (nr/ls/red)
Editor : Redaksi