Revolusi Birokasi

Pemkab Lumajang Krisis Pejabat Eselon II

lumajangsatu.com
PJ Sekda Lumajang, Agus Triyono saat menggelar pres rilis bersama insan pers di Panti PKK.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Pemkab Lumajang sedang mengalami krisis pejabat eselon II saat ini. Sejak mutasi yang dilakukan Bupati Thoriqul Haq waktu lalu, ada banyak posisi jabatan yang kosong.

Seperti diketahui puluhan pejabat eselon II yang telah dimutasi. Ada yang turun jabatan bahkan turun pangkat. Sebagian diantaranya dengan alasan, pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran.

Namun masalahnya, kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di birokrasi, membuat tidak banyak pengganti pejabat yang telah dimutasi itu. Alhasil kini jabatan eselon II banyak diisi Pelaksana Tugas (Plt) untuk sementara.

Ada 21 posisi jabatan kepala dinas dan setingkat masih belum terisi . "SDM jadi masalah Lumajang," kata Pj Sekda Drs. Agus Triyono kepada puluhan wartawan dalam jumpa pers di Gedung Panti PKK, Senin (27/5/2019) sore.

Upaya pengisian posisi jabatan itu memang sudah dilakukan. Tapi tidak semuanya. Pemkab Lumajang sebelumnya hanya membuka 9 lowongan saja melalui seleksi jabatan.

Seleksi jabatan itu sudah hampir selesai. Tinggal disodorkan dan dikoordinasikan dengan pusat terkait nama-nama terbaik hasil seleksi.

"Masih kita koordinasikan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang itu. Dari hasil koordinasi itu, barulah 9 nama ditunjuk untuk mengisi kursi jabatan kosong sesuai yang dilamar.

Agus juga menyebut, SDM jadi permasalahan di Pemkab Lumajang karena banyaknya pejabat atau PNS yang telah pensiun pada 2018 maupun tahun ini. Bukan hanya di jabatan tinggi, di tingkat bawah juga ada masalah.

"Contohnya guru, ada sekolah yang minim jumlah gurunya," ujarnya.

Baru saja ada tambahan SDM baru. Ada 452 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendapat SK dari bupati. Diantaranya 254 tenaga pendidik, 47 tenaga dari K2, dan 66 tenaga teknis. (nr/ls/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru