Jagongan Wakil Rakyat

DPRD Lumajang Mulai Kritiki Setahun Kerja Cak Thoriq di Acara Jawara

lumajangsatu.com
Sebuah Acara Jangongan Wakil Rakyat (Jawara) di Gedung DPRD Lumajang.

Lumajang (lumajangsatu.com) - Satu tahun kepemimpinan Cak Thoriq dan Bunda Indah dalam pemerintahan Lumajang mulai dikritisi oleh wakil rakyat. Dalam sebuah acara Jagongan Wakil Rakyat (Jawara) di gedung DPRD mulai yang disiarka radio Goria FM, Jum'at (20/9/2019) malam.

Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin mengatakan, pihaknya akan melakukan kerja sesuai tupoksinya yakni Pengawasan, Anggaran dan Legislasi terhadap pemerintahan Lumajang. Apalagi untuk 20 janji politik koleganya yang kini menjadi orang nomer satu di lembaga Eksekutif.

Baca juga: Masuk Hari Tenang Pilkada, Alat Peraga Kampanye di Lumajang Langsung Dibersihkan

"Kami akan bekerja sesuai tugas dan wewenangan kami," paparnya.

Saat pemandu acara, Rini Jamilah seorang reporter radio kawanan melempar pendapat Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP, Bukasan. Politisi asal Kecamatan Padang ini langsung memberikan masukan mengenai soal penganggaran SPP Gratis bagi SMA oleh Cak Thoriq tidak sesuai dengan visi dan misi dari Gubernur Jawa Timur.

"Kami melihat anggaran yang disediahkan oleh Jawa Timur tidak sinkron dengan janji Cak Thoriq dan Bunda, ini perlu dikaji dan bahas kembali," paparnya.

Baca juga: Denny Caknan Sukses Menghibur Pendukung Paslon 02 Indah-Yudha di Stadion Semeru Lumajang

Sementara Wakil Ketua DPRD, Oktaviani menyoroti kerja pemerintah Lumajang belum menyentuh pemberdayaan kalangan anak muda. Salah satunya untuk Karang Taruna, karena gaung dan programnya tidak dirasakan.

"Dulu Karang Taruna jadi penggerak, sekarang hilang, tolong ini diperhatikan," ujar Politisi Gerindra.

Baca juga: Gus Rivqy DPR RI PKB Tekankan Pentingnya Jaga Keharmonisan Sosial Masyarakat Lumajang

Beda dengan H. Akhmat Wakil Ketua DPRD dari PPP, dia melihat kerja Cak Thoriq tidak didukung oleh bawahannya dalam menyukseskan kerjanya. Sehingga terkesan ada tidak ada konsolidasi kedalam birokrasi.

"Bupati harus melakukan perbaikan ditubuh birokasi untuk mendukung kerja dan programnya," terangnya. (ls/red)

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru