Lumajang - Peringatan HUT PGRI ke-77 sekaligus Hari Guru Nasional di Kabupaten Lumajang diperingati sejumlah kegiatan, salah satunya Jagong Bareng bersama Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Jagong Bareng diselenggarakan di GOR Wira Bhakti Lumajang, Rabu (30/11/2022).
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota PGRI menanyakan kebijakan pemerintah terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Penerimaan P3K Tahun 2022 dianggap masih belum berpihak dan belum sesuai dengan harapan para guru honorer di Kabupaten Lumajang, utamanya para guru honorer yang sudah berusia lanjut.
Selain itu, formasi yang dibuka pada perekrutan P3K belum mengakomodir semua guru mata pelajaran maupun jenjang pendidikan.
Merespon hal tersebut, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan, bahwa kebijakan penerimaan P3K merupakan kebijakan pemerintah pusat, peran pemerintah daerah memberikan usulan kepada pusat.
Selain itu, pemerintah daerah juga terganjal dengan alokasi DAU dari APBN yang masih belum mendapatkan kejelasan, apakah ada penambahan alokasi khusus untuk P3K.
"Memang anggaran P3K itu dari APBN yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah tapi itu juga tidak ada penambahan khusus bagi P3K, sedangkan DAU kita juga untuk program guru Non NIP," jelasnya.
Bupati pun mengajak seluruh guru yang masih berstatus honorer untuk tetap berdoa dan berjuang bersama demi kesejahteraan. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menutup mata terhadap kesejahteraan para guru.
"Kami semua mengerti dan memahami guru-guru yang di Lumajang ini sangat luar biasa, ini bagaimana nanti kita bersama-sama meningkatkan kesejahteraan para guru di Lumajang," terang dia.
Sementara, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyampaikan, bahwa jauh sebelum ada pengumuman P3K, pemerintah daerah sudah mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui program pengasilan tambahan untuk guru Non NIP.
"Kami mengupayakan untuk terus tidak melupakan terkait dengan kesejahteraan guru, dulu ada honor guru yang Rp150 ribu, tapi sekarang sudah Rp500 ribu," ujarnya.
Wabup meyakinkan para guru honorer, bahwa pemerintah daerah akan selalu berjuang dan berupaya untuk peningkatan kesejahteraan para guru di Kabupaten Lumajang. (Komin/har/red)
Editor : Redaksi