Lumajang - Komisi A DPRD Lumajang melakukan kunjungan ke Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro. Kedatangan wakil rakyat itu untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat soal pembagian tempat relokasi korban erupsi Semeru.
Abdul Rahman Saleh, anggota Komisi A DPRD Lumajang menyatakan, bahwa ada laporan sekitar 50 warga yang berada di zona merah tak dapat jatah hunian relokasi. Akhirnya, DPRD datang ke Sumberwuluh untuk melakukan kroscek dan menemui Kepala Desa Sumberwuluh.
Baca juga: Dukungan Penuh Penegakan Perda, DPRD Lumajang Ikuti Pemusnahan 3 Miras Botol Miras Ilegal
Dari penjelaskan Kepala Desa, memang ada satu RT yang dimasukan dalam peta zona merah rawan bencana. Namun, setelah muncul peta dari BNPB, ternyata kawasan tersebut tidak masuk zona merah, sehingga warga di lokasi tersebut tak dapat hunian relokasi.
"Tapi ada 3 warga yang dapat, nah ini yang menjadi kecemburuan. Tapi setelah dicek, tiga warga itu ternyata berbeda RT dan masuh peta zona merah," terang politisi PKB itu, Selasa (21/02/2023).
Baca juga: Pemerintah Tanggapi Catatan Fraksi, DPRD Lumajang Lanjutkan Pembahasan P-APBD 2026
Dalam diskusi, juga ditemukan bahwa ada modus pecah KK yang dilakukan oleh warga. Dimana, yang dimasukan dalam pendataan adalah KK terbaru, sedangkan KK induk tidak didaftarkan. Setelah dapat pembagian hunian relokasi, barulah KK induk juga didaftarkan dapat bantuan hunian relokasi.
"Jadi ada oknum masyarakat yang melakukan pecah KK agar bisa dapat lebih dari dua hunian relokasi," terangnya.
Baca juga: DPRD Lumajang Siap Kawal Pembangunan: H. Sudi Hadiri Pembukaan TMMD Ke-129 di Desa Ledoktempuro
DPRD rencananya akan melakukan rapat bersama, mulai dari BPBD, Dispenduk Capil, Desa, Kecamatan dan pemangku kebijakan yang lainnya. Rapat akan membahas tentang pembagian hunian relokasi agar benar-benar tepat sasaran dan tak ada kecemburuan sosial di masyarakat.(Yd/red)
Editor : Redaksi