Kedungjajang - DPRD Kabupaten Lumajang mendorong Pemerintah Lumajang menerapkan pelayanan berbasis teknologi. Sehingga nantinya setiap pelayanan, masyarakat penerima layanan tidak perlu melakukan foto copy data-data karena sudah terintegrasi secara online.
Supratman, DPRD Lumajang dari Fraksi PDI Perjuangan mencontohkan pelayanan untuk bisa menerima layanan kesehatan bagi warga Lumajang yang tak memiliki BPJS. Nantinya, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa terintegrasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Baca juga: Dosen Unisya Teliti Warisan Budaya Pencak Sholat Lumajang, Raih Award Kementerian Kebudayaan
“Jadi warga tak perlu bolak balik ke Dinsos untuk menyetor SKTM dan ke RSUD untuk dapat pelayanan kesehatan,” jelas Supratman, Senin (05/06/2023).
Baca juga: Dapur MBG Direncanakan di Area Stadion Lumajang, Lokasi Dekat Saluran Pembuangan Disorot
Saat ini, Lumajang masih belum menerapkan sistem pelayanan secara online, namun masih butuh foto copy. Bisa dibayangkan, jika warga Tempursari, tentunya harus bolak-balik dari Desa, ke Dinsos dan ke RSUD.
Baca juga: Evaluasi Bansos 2026, Komisi D DPRD Lumajang Soroti Data Provinsi dan Desak Revisi Aturan LKSA
Supratman menyebutkan, sudah ada Kabupaten seperti Banyuwangi yang sudah menerapkan sistem pelayanan berbasis online. Secara kebutuhan dana juga tidak begitu banyak, tinggal menunggu kemauan pemerintah untuk merealisasikannya. “Jika sudah terintegrasi, maka tidak perlu bolak-balik, langsung bisa dapatkan pelayanan,” pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi