Lumajang - Polemik pengelolaan stockpile terpadu di Sumbersuko akhirnya direspon DPRD Kabupaten Lumajang. H. Akhmat ST, Wakil Ketua DPRD Lumajang cukup prihatin dan menyayangkan jika Perusahaan Daerah (Perumda) Semeru sampai lempar handuk alias menarik diri dari penugasan pengelolaan stockpile terpadu.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sebenarnya sistemnya saja yang dirubah. Pihak BPRD ( Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah) yang membayarkan sewa lahannya sedangkan pengelolaanya tetap dilakukan Perumda Semeru.
Baca juga: Durian Kembang Lumajang Lokal Premium Banyak Diburu Meski Harganya Mahal
“Kami menyarankan Perumda Semeru, BPRD dan Pemerintah duduk bareng lagi untuk membicarakan pengelolaan stockpile terpadu,” jelas H. Akhmat, (07/11/2023).
DPRD amat menyayangkan jika stockpile terpadu yang sudah dibentuk untuk menata tata kelola pasir di Lumajang terancam bubar. Hanya perlu kebijakan saja, agar stockpile terpadu tetap bisa beroperasi dan tetap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang.
Baca juga: Pasar Hewan Lumajang Ditutup 12 Hari Antisipasi Semakin Merebaknya PMK
“Monggo, Perumda Semeru dan BPRD sebagai Dinas penghasil untuk duduk bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Semeru Bachrul Wakhid menyatakan bahwa saat ini per 1 November 2023 menarik diri dari penugasan pengelolaan stockpile pasir terpadu. Pihaknya akan fokus untuk memperbaiki keuangan perusahaan dan menghentikan investasi perusahaan pada stockpile terpadu.
Baca juga: Sudutkan Polisi Tak Kerja, Satreskrim Polres Lumajang Tanggapi Video Viral Pengancaman
“Kita juga sedang menunggu jawaban soal pengajuan penyertaan modal dan per 1 November 2023 kita sudah menghentikan semua operasional termasuk pembayaran uang debu 15 juta perbulannya,” tegasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi