Pemkab Lumajang

Rotasi 70 Pejabat, Bupati Lumajang Tegas: Jabatan Bukan Tempat Kepentingan Pribadi

Reporter : Indana Zulfa
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan integritas dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

LUMAJANG – Momentum pelantikan 70 pejabat di lingkungan Lumajang menjadi peringatan keras soal integritas aparatur. Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab penuh.

 

Baca juga: Tanamkan Budaya Keselamatan Sejak Dini, MPM Honda Jatim Bagikan Perlengkapan Sekolah dan Helm untuk Siswa SD di Lumajang

Pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Senin (18/5/2026), mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga fungsional. Dari total tersebut, 61 pejabat mengalami promosi dan mutasi, enam dikukuhkan, serta tiga beralih ke jabatan fungsional.

 

Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar penyegaran struktur, tetapi langkah strategis memperkuat birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

 

“Jabatan adalah amanah. Jangan sampai menjadi ruang kepentingan pribadi. Yang utama adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan kita,” tegasnya.

Baca juga: Patroli Semalam Suntuk, Polsek Senduro Perketat Pengawasan Jalur Rawan Kriminalitas

 

Ia menekankan, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi dari integritas aparatur yang mengembannya. Dalam situasi tuntutan publik yang semakin tinggi, ASN dituntut tidak hanya bekerja administratif, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan dipercaya masyarakat.

 

Baca juga: Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Polisi Sisir Jalur Rawan di Tempursari Saat Dini Hari

Rotasi ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi birokrasi, memastikan penempatan pejabat sesuai kebutuhan strategis pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai, penguatan integritas ASN menjadi kunci utama menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

 

Langkah tegas ini mengirim pesan jelas: masa depan birokrasi Lumajang tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh integritas orang-orang yang menjalankannya (Red).

Editor : Redaksi

Politik dan Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru