Lumajang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan membekali 1.161 petugas yang akan diterjunkan ke lapangan. Pendataan berskala nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Baca juga: Polisi Sisir Jalan Gelap, Patroli Blue Light Jaga Malam Tetap Aman di Padang
Kepala BPS Kabupaten Lumajang, Mochamad Sonhaji, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini akan dilakukan lebih komprehensif karena tidak hanya mendata unit usaha dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup sektor pertanian serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
"Negara saat ini memiliki agenda besar yaitu Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Yang membedakan dengan sensus sebelumnya, kali ini pendataan dilakukan lebih lengkap karena juga mencakup sektor pertanian dan pendataan sosial ekonomi rumah tangga," ujar Sonhaji, Selasa (9/6/2026).
Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Lumajang menyiapkan 1.161 petugas yang akan disebar di 21 kecamatan. Sebelum terjun ke lapangan, seluruh petugas diwajibkan mengikuti bimbingan teknis melalui dua tahapan, yakni pembelajaran mandiri (asinkronus) selama dua hari dan pelatihan tatap muka (sinkronus).
Menurut Sonhaji, pelatihan tatap muka dibagi dalam tiga *training center* (TC), yakni satu lokasi di Lumajang dan dua lokasi di Surabaya. Langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi kebutuhan pelatihan yang mencapai 43 kelas.
"Di Lumajang hanya tersedia satu lokasi yang memenuhi syarat untuk menampung banyak kelas sekaligus, sehingga sebagian pelatihan dilaksanakan di Surabaya," jelasnya.
Usai mengikuti pelatihan, para petugas akan mulai melakukan pendataan secara door to door ke rumah tangga maupun unit usaha di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang pada periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai struktur perekonomian daerah, potensi ekonomi, tingkat penyerapan tenaga kerja, hingga daya saing usaha. Selain itu, sensus juga akan memotret perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh, seperti perdagangan daring (e-commerce) dan berbagai aktivitas usaha berbasis teknologi.
Baca juga: Polsek Kedungjajang Perkuat Ketahanan Pangan, Polisi Tak Hanya Jaga Kamtibmas
"Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai kondisi ekonomi daerah, termasuk perkembangan ekonomi digital dan profil sosial ekonomi rumah tangga. Data ini nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Sonhaji.
Meski demikian, BPS Lumajang mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus, terutama terkait penerimaan petugas oleh responden, baik rumah tangga, pelaku usaha, maupun perusahaan skala menengah dan besar yang memiliki prosedur tersendiri dalam menerima pendataan.
"Tantangan utama adalah bagaimana petugas dapat diterima oleh responden dan memperoleh akses untuk melakukan pendataan, terutama pada perusahaan menengah dan besar," ungkapnya.
Baca juga: Pantai Dampar Bersolek, Lumajang Perkuat Wisata Berkelanjutan Lewat Aksi Bersih Pesisir
Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BPS menerapkan strategi Konsolidasi, Koordinasi, Komunikasi, dan Diplomasi (KKD) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
Sonhaji menyebut dukungan Pemerintah Kabupaten Lumajang menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan sensus. Surat dukungan dari Bupati Lumajang telah disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga pemerintah desa guna memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.
"Dengan dukungan dari pemerintah daerah, kecamatan, hingga kepala desa, kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan baik sehingga pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat," pungkasnya.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data, sehingga berbagai program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Red).
Editor : Redaksi