Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Melalui penguatan kelembagaan, pendampingan usaha, hingga perluasan akses pasar, kelompok-kelompok perhutanan sosial didorong berkembang menjadi unit usaha yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Baca juga: BPBD Lumajang Matangkan Mitigasi Hadapi Musim Kemarau 2026
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Kick Off Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Inisiasi Pembiayaan Campuran untuk Social Forestry Enterprise di Ruang Narrarya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (8/7/2026).
Program ini merupakan bagian dari penguatan Integrated Area Development (IAD), model pembangunan kawasan berbasis perhutanan sosial yang menempatkan Lumajang sebagai salah satu daerah percontohan nasional. Saat ini, pengembangan IAD di Lumajang mencakup kawasan seluas 4.189 hektare yang dikelola oleh tujuh Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan fokus pada sektor pangan, agroindustri, dan pariwisata.
Mewakili Bupati Lumajang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, menegaskan bahwa keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya diukur dari terjaganya kawasan hutan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang mengelolanya.
"Keberlanjutan program ini harus terus dijaga melalui pendampingan yang terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen agar program Integrated Area Development (IAD) tidak hanya hadir sebagai sebuah program, tetapi benar-benar mampu mewujudkan tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan," ujarnya.
Direktur Eksekutif ARUPA, Edi Suprapto, menjelaskan bahwa pendampingan selama 10 hingga 15 bulan ke depan akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan.
Baca juga: TP PKK Lumajang Perkuat Edukasi Keluarga untuk Percepat Penurunan Stunting
Menurutnya, tantangan pengembangan perhutanan sosial kini tidak lagi sebatas meningkatkan produksi, melainkan memperkuat rantai pascapanen, memperluas akses pembiayaan, dan membuka pasar agar produk-produk perhutanan sosial memiliki nilai tambah serta mampu bersaing secara berkelanjutan.
Berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Lumajang telah membuktikan potensi tersebut melalui pengembangan komoditas unggulan, mulai dari kopi, pisang Mas Kirana, susu sapi dan susu kambing olahan, talas, batik, hingga ekowisata berbasis hutan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Apri Dwi Sumarah, menyebut Lumajang sebagai salah satu pelopor penerapan IAD di Indonesia yang kini menjadi rujukan bagi berbagai daerah dalam mengembangkan perhutanan sosial.
Baca juga: Pemkab Lumajang Siapkan Kepastian Hunian dan Pemberdayaan bagi Tiga Lansia Bersaudara
Ia berharap seluruh kelompok perhutanan sosial di Lumajang mampu meningkatkan kapasitas usahanya hingga mencapai kategori platinum, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
"Dengan komitmen yang dimiliki saat ini, Lumajang berpotensi menjadi pionir pengembangan perhutanan sosial berkelanjutan sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para mitra pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis perhutanan sosial akan semakin berperan sebagai penggerak ekonomi desa. Tidak hanya membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memastikan kelestarian hutan tetap terjaga sebagai penyangga kehidupan dan fondasi pembangunan berkelanjutan (Red).
Editor : Redaksi