Lumajang - Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang efektif. Setiap keputusan dan kebijakan juga membutuhkan pijakan hukum yang kuat agar pelaksanaannya berjalan tertib, tepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Baca juga: Bukan Sekadar Mengajar, Guru PAUD Diminta Jadi Penggerak Pendidikan dan Pembentukan Karakter Anak
Semangat memperkuat tata kelola tersebut mengemuka saat Bupati Lumajang Indah Amperawati menerima audiensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Provinsi Jawa Timur di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, menyampaikan rencana pelaksanaan Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang pada 13 November 2026.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus membahas berbagai persoalan hukum tata negara dan administrasi negara yang berkembang di tengah masyarakat.
“Di tahun 2026 ini kami berencana mengadakan Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 November 2026,” ujar Himawan.
Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur telah berdiri selama 45 tahun. Selama perjalanan tersebut, asosiasi aktif menggelar berbagai kegiatan akademik, termasuk seminar dan forum pengembangan keilmuan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara.
Kehadiran asosiasi di Lumajang dinilai membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas jejaring dengan kalangan akademisi sekaligus memperoleh perspektif keilmuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tak berhenti pada kegiatan seminar, Himawan juga menawarkan dukungan tenaga ahli kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh masukan akademis ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum tata negara maupun administrasi pemerintahan.
Baca juga: Enam Sepeda untuk Anak Yatim, Ikhtiar Bunda Indah Jaga Semangat Sekolah
“Kami juga siap bersinergi dengan menjadi tenaga ahli yang bertujuan selalu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga negara,” katanya.
Kerja sama pemerintah dengan akademisi hukum diharapkan tidak berhenti pada kepentingan pengembangan keilmuan. Lebih jauh, kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
Masukan dari akademisi dan tenaga ahli dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memastikan kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Baca juga: Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Lumajang Dibuka, Ada Bantuan untuk Keluarga Tidak Mampu
Dengan tata kelola dan pijakan hukum yang semakin kuat, pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam audiensi tersebut, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur juga menyampaikan permohonan dukungan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menunjang pelaksanaan Seminar Nasional yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.
Pertemuan itu menjadi pintu awal bagi terbangunnya kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan kalangan akademisi hukum.
Bukan sekadar forum akademik, kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan perspektif hukum dan keilmuan dalam setiap langkah pemerintahan, sehingga kebijakan yang lahir semakin kuat secara hukum dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Red).
Editor : Redaksi