Baca juga: Relawan PKH Deklarasi Siap Menangkan Cak Thoriq-Ning Fika di Pilkada Lumajang
Lumajang(lumajangsatu.com)- Kegiatan serap aspirasi (reses) menyapa para pendukung diwilayah daerah pemilihan (dapil) dipergunakan anggota DPRD Lumajang dengan maksimal. Anggota DPRD juga melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Raperda Penyelenggaraan pilkades yang akan segera dibahas.
"Kita fokus untuk lakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Raperda Penyelenggaraan pilkades yang akan segera dibahas," ujar H. Agus Suherman anggota DPRD Lumajang dari Fraksi Nasdem kepada lumajangsatu.com, Rabu (25/05/2015).
Kegiatan reses yang ditempatkan di Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro dihadiri oleh Kepala Desa, camat Senduro, Perangkat Desa dan ketrua RT/RW. Warga menyampaikan masukan kepada DPRD terkait dengan raperda desa dan juga penyelesaian tentang persoalan di Desa.
"Para ketua RT meminta agar fungsi RT/RW didesa dimaksimalkan seperti keberadaan RT/RW yang ada di kota," terang Agus.
Selama ini, keberadaan RT/RW didesa hanya sebagai pelengkap atau formalitas saja. Sedangkan untuk urusan surat menyurat masyarakat biasanya langsung ke balai Desa, dengan aturan yang akan segera dibahas diharapkan RT/RW benar-benar difungsikan.
Terkait dengan perangkat desa, para perangkat meminta agar proses seleksi dengan minimal umur 42 tahun bisa dinaikkan menjadi 45 tahun. Bagi perangkat desa yang memiliki kinerja baik dan umurnya belum terlalu tua, diharapkan tidak perlu diikutkan dalam seleksi akan tetapi langsung dilantik.
"Bagi perangkat desa yang memiliki kinerja baik, mereka meminta langsung dilantik dan tidak ikut dalam proses seleksi terkecuali perangkat yang sudah berumur 60 tahun maka sudah waktunya untuk diganti," papar politsi asal Senduro itu.
Sedangkan persoalan masih banyaknya perangkat desa yang tidak sesuai ijazah minimalnya, para perangkat desa meminta agar pemerintah bisa menfasilitasi keberadaan sekolah kejar paket yanga ada di desa. Sehingga, setiap desa akan ada tempat untuk melakukan sekolah kejar paket.
"Para perangkat desa juga meminta agar pemerintah menfasilitasi sekolah kejar paket, sehingga perangkat desa yang tidak memiliki ijazah bisa ikut sekolah disitu," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi