Baca juga: Ini Modus Maling Kerbau Lumajang Jagal Langsung di Lokasi
Lumajang(lumajangsatu.com) - DPRD Lumajang menyoroti kinerja dari Bagian Humas Pemkab yang dalam menyampaikan informasi pembangunan tidak merata. Se-akan-akan pembangunan yang dilakukan Pemkab Lumajang tidak ada dan jalan ditempat.
"Hendaknya penyebarluasan informasi up to date," kata Samsul Huda, wakil ketua DPRD Lumajang.
Menurutnya, program pengaduan masyarakat sangat perlu disosialisasikan ke desa-desa dan adanya keseimbangan informasi antara Eksekutif (pemkab) dan Legislatif (DPRD). Selain itu, dalam kerjasama dengan media massa hendaknya tidak ada dikotomi, sebaiknya mengakomodir FKWL (Forum Komunikasi Wartawan Lumajang) sebagai mediator.
"Selain itu peningkatan SDM dalam penyampaian Informasi," ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono berharap mitra kerja antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan media massa tidak ada dikotomi. Sehingga tidak ada kontrak kerjasama dengan media ada perbedaan.
"Kalau ada perbedaan/ dikotomi, silakan mengadu ke DPRD, kita ngomon bareng antara media massa, jurnalis dengan satker bersangkutan," jelas Ketua PDIP Lumajang itu.
DPRD tidak berharap Humas selaku penyelenggara penyebaran informasi berkerjasama dengan media-media tertentu dengan mengabaikan asas keadilan dan kebebasan pers.
Sedangkan Ketua FKWL, Arif Ulinuha mengatakan, sebaiknya Pemkab harus merangkul semua media massa dalam kerjasama penyebaran informasi. Sehingga tiadak ada diskriminasi terhadap rekan-rekan media. "Jadi tidak media yang dianak emaskan oleh Pemkab Lumajang," papar pria yang kini mengajar di IAI Syarifudin-Wonorejo-Kedungjajang.(ls/red)
Editor : Redaksi