Lumajang(lumajangsatu.com) - Himpunan Petani Tebu Rakyat Indonesia (HPTRI) menyayangkan sikap dan tindakan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno yang memilih melakukan kunjungan ke PG Asembagus dari pada ke PG Djatiroto. HPTRI menilai sebenarnya di PG Jatiroto yang memiliki banyak masalah soal penentuan Rendemen tidak mendapar perhatian dari Menteri.
"Kok bisa ke Situbondo, lha wong di Lumajang yang banyak masalah," ungkap H. Marzuki, Wakil ketua HPTRI.
Baca juga: HUT ke-15, NasDem Lumajang Targetkan Tambah Kursi Legislatif di Pemilu 2029
Bagi dia, Rendemen Jatiroto metode tidak berpihak pada petani, padahal saat pengilingan tebu TR dan TS dicampur. Sehingga, tidak diketahui kualitas rendeman tebu milik petani atap milik PG yang buruk.
"Kita menyebutkan Rendemen tebu untuk PG Jatiroto terkendali alias dikendalikan oleh oknum," ungkapnya.
H. Adli, Ketua HPTRI mengakui, di sejumlah PG di Jawa Timur Rendemen tebu sudah bisa mencapai 10, namun dijatiroto hanya sampai 8. "Inilah fungsi KKPPG yang tidak jalan, padahal mereka dibayar melalui potong Rp. 5 rupiah perkilogram, tapi tidak pernah ada pertanggung jawaban kinerja dan keuangan dari itu," jelasnya.
Baca juga: Satu Komando, DPC PPP Lumajang Dukung Penuh Hasil Rakornas DPP
HPTRI menyayangkan tidak adanya transparansi dari PG Jatiroto dan KKPPG yang melakukan pengamantan produksi tebu. "Ini kita sayangkan," terangnya.(ls/red)
Editor : Redaksi