Lumajang(lumajangsatu.com) - Himpunan Petani Tebu Rakyat Indonesia (HPTRI) menyayangkan sikap dan tindakan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno yang memilih melakukan kunjungan ke PG Asembagus dari pada ke PG Djatiroto. HPTRI menilai sebenarnya di PG Jatiroto yang memiliki banyak masalah soal penentuan Rendemen tidak mendapar perhatian dari Menteri.
"Kok bisa ke Situbondo, lha wong di Lumajang yang banyak masalah," ungkap H. Marzuki, Wakil ketua HPTRI.
Baca juga: Pemandian Alam Selokambang Lumajang Cocok Buat Hidroterapi Saat Pagi Hari
Bagi dia, Rendemen Jatiroto metode tidak berpihak pada petani, padahal saat pengilingan tebu TR dan TS dicampur. Sehingga, tidak diketahui kualitas rendeman tebu milik petani atap milik PG yang buruk.
Baca juga: Ini Besaran Tiket Masuk Wisata Tumpak Sewu Semeru Lumajang Bagi Wisatawan Lokal dan Manca Negara
"Kita menyebutkan Rendemen tebu untuk PG Jatiroto terkendali alias dikendalikan oleh oknum," ungkapnya.
H. Adli, Ketua HPTRI mengakui, di sejumlah PG di Jawa Timur Rendemen tebu sudah bisa mencapai 10, namun dijatiroto hanya sampai 8. "Inilah fungsi KKPPG yang tidak jalan, padahal mereka dibayar melalui potong Rp. 5 rupiah perkilogram, tapi tidak pernah ada pertanggung jawaban kinerja dan keuangan dari itu," jelasnya.
Baca juga: Kesepakatan Bersama Tiket Masuk Tumpak Sewu Semeru Lumajang 100 Ribu Per Wisatawan
HPTRI menyayangkan tidak adanya transparansi dari PG Jatiroto dan KKPPG yang melakukan pengamantan produksi tebu. "Ini kita sayangkan," terangnya.(ls/red)
Editor : Redaksi