Lumajang(lumajangsatu.com) - Kinerja Pemkab Lumajang (Eksekutif) dimata DPRD masih belum maksimal ditahun 2015. Hal ini dikarenakan belum responsifnya pemerintahan yang ada dipimpinan, As'at Malik bersama pejabat dibawahnya.
Pasalnya, sejumlah persoalan yang ada dimasyarakat berlum mendapat respon dan perhatian cepat. Padahal sudah diberikan masukan dan kritikan melalui pandangan Umum dan akhir Fraksi.
Baca juga: Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik
"Saya melihatnya belum maksimal, Pejabatnya belum kompak dan bupati belum memberikan stimulan yang baik," paparnya.
Dia melihat dalam sektor pertambangan pasir dari para penambang yang ada sekitar 80 persen illegal. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah melalui pajak pasir bocor kemana-mana bersamaan dengan kerusakan lingkungan.
Baca juga: Coffee Talk Perdana, Bidang Ekraf dan Pariwisata GP Ansor Lumajang Perkuat Kolaborasi Kader
"Kasus Salim kancil meletus disaat pemerintah tidak tanggap dengan adanya gejolak dimasyarakat," ungkap Agus.
Pemerintah harus segera melakukan penataan aparturnya yang sudah melewati masa bhakti 5 tahun. Namun, proses assesment harus dilakukan dan nanti hak prerogratif bupati menempatkan para pejabat eselon II.
"Ini penting untuk peningkatan kinerja," jelasnya.(ls/red)
Editor : Redaksi