Lumajang(lumajangsatu.com) - Kinerja Pemkab Lumajang (Eksekutif) dimata DPRD masih belum maksimal ditahun 2015. Hal ini dikarenakan belum responsifnya pemerintahan yang ada dipimpinan, As'at Malik bersama pejabat dibawahnya.
Pasalnya, sejumlah persoalan yang ada dimasyarakat berlum mendapat respon dan perhatian cepat. Padahal sudah diberikan masukan dan kritikan melalui pandangan Umum dan akhir Fraksi.
"Saya melihatnya belum maksimal, Pejabatnya belum kompak dan bupati belum memberikan stimulan yang baik," paparnya.
Dia melihat dalam sektor pertambangan pasir dari para penambang yang ada sekitar 80 persen illegal. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah melalui pajak pasir bocor kemana-mana bersamaan dengan kerusakan lingkungan.
Baca juga: Dukungan Penuh Penegakan Perda, DPRD Lumajang Ikuti Pemusnahan 3 Miras Botol Miras Ilegal
"Kasus Salim kancil meletus disaat pemerintah tidak tanggap dengan adanya gejolak dimasyarakat," ungkap Agus.
Pemerintah harus segera melakukan penataan aparturnya yang sudah melewati masa bhakti 5 tahun. Namun, proses assesment harus dilakukan dan nanti hak prerogratif bupati menempatkan para pejabat eselon II.
Baca juga: Pemerintah Tanggapi Catatan Fraksi, DPRD Lumajang Lanjutkan Pembahasan P-APBD 2026
"Ini penting untuk peningkatan kinerja," jelasnya.(ls/red)
Editor : Redaksi