Lumajang (lumajangsatu.com) - Ketika Presiden Joko Widodo sedang memerangi pungutan liar. Ternyata, di sekolah menengah pertama di Lumajang yang mendapat kucuran dana BOS diduga ada kegiatan pungli.
Seorang wali murid SMPN 1 Sukodono, Usman mendatangi tempat anaknya belajar. Sebab dia kaget ada iuran sebesar Rp. 125 ribu tanpa ada surat edaran dan pemberitahuan dari sekolah.
Baca juga: Pemandian Alam Selokambang Lumajang Cocok Buat Hidroterapi Saat Pagi Hari
Saat datang ke Sekolah Usman tidak berhasil menemui Kepala Sekolah setempat dan sebenarnya akan menyatakan keberatan. Karena, saat anaknya masuk ke SMPN tersebut, tidak ada di RKAS dan rapat komite dengan wali murid.
"Saya kaget saya, ini urunan atau semacam pungli," ujar Usman ditemui wartawan di lobi SMPN 1 Sukodono, Kamis(20/10).
Karena tidak mendapat keterangan dari Guru atau kepala sekolah, Usman pulang kerumahnya.
Baca juga: Ini Besaran Tiket Masuk Wisata Tumpak Sewu Semeru Lumajang Bagi Wisatawan Lokal dan Manca Negara
Kemudian, ditempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 1 Sukodono, Siswanto mengaku jika adanya iuran Rp. 125 ribu atas usulan dari siswa dan nantinya yang mengelola pihak guru. "Uang tersebut untuk kaos, Kalender dan HUT sekolah," terangnya.
Menurut dia, sebenarnya pihak sekolah akan melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan akan membuatkan surat edaran setelah Ujian Tengah Semester. "Ini kita akan buat surat edaran soal itu, ini hanya miss komunikasi," paparnya.
Baca juga: Kesepakatan Bersama Tiket Masuk Tumpak Sewu Semeru Lumajang 100 Ribu Per Wisatawan
Sementara, sejumlah siswa ditemui wartawan mengakui jika uang Rp. 125 ribu digunakan untuk HUT. "Iya pak, sama pak guru disuruh banyak itu untuk HUT," jelasnya salah satu siswa ditemui wartawan.
Para siswa mengaku sangat malu bila tidak ikut urunan, karena dianggap tidak solidaritas. "Ya urunan pak, minta sama orang tua," ungkap siswa lainya. (ls/red)
Editor : Redaksi