Lumajang (lumajangsatu.com) -Ramai pemberitaan soal dugaan kong-kalikong pengadaan buku dan alat permainan edukatif (APE) dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Dana Alokasi Khusus (BOP-DAK) langsung direspon oleh Komisi D DPRD. Wakil rakyat Lumajang langsung melakukan monitoring ke sejumlah KPP bersama dengan Dinas Pendidikan.
Sugianto SH, Ketua Komisi D DPRD meminta kepada kepala sekolah TK dan PAUD tidak perlu takut melaporkan jika ada kebijakan merugikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. DPRD ingin dana BOP-DAK benar-benar dipergunakan dengan tepat sesuai kebutuhan sekolah dan sesuai dengan juknis.
"Kita sudah minta kepada semua kepala sekolah TK dan PAUD jangan takut untuk menyampaikan kepada DPRD jika ada hal-hal yang tidak benar," jelas politisi PKB itu, saat berada di KPP Kecamatan Padang, Jum'at (07/09/2018).
Baca juga : Ke Senduro, Nyicipi Rawon Bu Siti Bikin Goyang Lidah
Baca juga: KONI dan Dispendik Jalin MOU Kembangkan Olahraga Lumajang Prestasi
Siswinarko, Kepala Dinas Pendidikan Lumajang menyatakan dalam pengadaan buku dan APE pihak Dispendik tidak mengarahkan pada salah satu penerbit atau CV saja. Namun, Diknas hanya menfasilitasi saja, agar barang-barang yang dibeli memiliki kulitas baik.
Baca juga: Peserta Lelang Jabatan Dispendik Lumajang Tak Lolos Passing Grade
Baca juga : Segernya Susu Olahan Goatzilla Farm & Caffe Seduro - Lumajang
Baca juga: Ini Alasan Bupati Lumajang Copot Pejabatnya
"Kita tidak mengarahkan, Diknas hanya menfasilitasi agar barang-barang yang dibeli sesuai dengan juknis dan berkulitas baik," tuturnya.
Marsih, Ketua IGTKI Kecamata Padang berharap agar para kepala sekolah diberi keluluasaan dalam membelanjkan dana BOP-DAK. Dengan belanja sendiri, maka sekolah akan memprioritaskan apa yang dibutuhkan siswa di sekolah masing-masing.
"Aspirasi dari para kepala sekolah TK dan PAUD agar sekolah diberi kewenangan untuk membelanjakan sendiri dana BOP-DAK," pungkasnya.(Yd/red)
Editor : Redaksi