Langsung Sidang Ditempat

Waduh.! 50 Warga Lumajang Terjaring Razia Yustisi Langgar Prokes Covid

Penulis : lumajangsatu.com -
Waduh.! 50 Warga Lumajang Terjaring Razia Yustisi Langgar Prokes Covid
Sidang ditempat pelanggar protokol kesehatan jarinng puluhan warga

Lumajang - Memasuki hari ke tujuh penerapan PPKM darurat tim Hunter Covid 19 melaksanakan operasi yustisi. Bagi warga yang kedapatn melanggar langsung dikenakan sanksi serta sidang ditempat. Dari hasil operasi tersebut ada 50 pelanggar dan disidang di Balai Desa Kuteronon, Kecamatan Sukodono, Jum'at (09/07/2021).

Para warga terjaring oleh petugas gabungan saat melaksanakan patroli di wilayah Lumajang dan ada segerombolan pemuda yang berkerumun nongkrong di warung kopi. Para pemuda yang bergerombol tidak menerapkan prokes seperti tak mamakai masker dan menjaga jarak.

Kemudian warga yang melanggar prokes langsung diangkut menggunakan dua truk polisi untuk menuju Balai Desa Kutorenon. Informasi dihimpun dari Mapolres Lumajang, ada 11 orang yang melanggar prokes dan menjalani sidang di tempat dengan membayar denda Rp 50 ribu dan sisanya menjalani sanksi sosial seperti menghafalkan Pancasila serta lagu Indonesia Raya.

Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno menjelaskan, sidang di tempat pelanggaran prokes tujuannya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat. Bahwa di situasi darurat ini sanksi tegas sudah mulai diberlakukan, baik itu sanksi sosial maupun denda.

"Kami bersinergi dengan TNI, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Dishub, Satpol PP untuk melaksanakan operasi yustisi sidang di tempat," ujarnya.

Sejauh ini Kabupaten Lumajang terus menunjukkan penurunan mobilitas warga, karena warga sudah semakin tertib.(Ind/yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).