NIK Tak Terbaca Aplikasi

Vaksin Covid di Klakah Lumajang Ditemukan Sejumlah Kendala

Penulis : lumajangsatu.com -
Vaksin Covid di Klakah Lumajang Ditemukan Sejumlah Kendala
Pelaksaan Vaksinasi Covid 19 di Desa Sruni Kecamatan Klakah

Klakah - Vaksinasi covid 19 saat ini mulai menyasar masyarakat di pedesaan. Di Kecamatan Klakah kegiatan vaksinasi dibagi menjadi dua tempat, di Puskesmas dan Balai Desa yang dijadwal bergantian.

Saat kegiatan vaksinasi di Desa Sruni, ditemukan kendala ada beberapa NIK milik warga yang tidak terbaca di aplikasi P-Care-Vaksinasi. Akibatnya, warga yang NIK-nya tak terbaca harus ditunda proses vaksinnya.

Sebab, jika dipaksakan untuk menerima vaksin, data secara online tidak akan singkron. Solusinya data warga yang terbaca akan dikoordinasi dengan Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipi (Dispendukcapil).

"Jika sudah dikethaui masalahnya, maka warga yang gagal vaksin bisa ikut vaksin di Puskesmas," jelasnya.

Vaksinasi di Kecamatan Klakah akan digelar hingga hari Kamis, dimulai dari Desa Sruni, Mlawang, Tegalrandu dan Sumberwringin. Kecamatan juga akan mengecak Desa yang siap untuk segera dijadwalkan vaksinasi covid 19.

"Sementara kita jadwalkan hingga hari kamis, sambi kita cek Desa mana saja yang siap," pungkasnya.(Yd/red)

Editor : Redaksi

Sosialisasi Keputusan Kemenpan-RB

Komisi A DPRD Dukung Penerapan P3K Paruh Waktu di Pemkab Lumajang

Lumajang - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja Non-ASN dengan menyelenggarakan sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan ini berlangsung dalam format talkshow di acara Jelita yang disiarkan oleh LPPL Radio Suara Lumajang pada Kamis (13/02/2025).

Dindikbud

Tenaga Guru Honorer 718 di Lumajang Jalani Evaluasi

Lumajang - Sebanyak 718 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang telah menjalani tahap evaluasi dalam dua kategori, yaitu Non Database (tidak ikut tahap 1) sebanyak 223 orang dan Data Based (ikut tahap 2) sebanyak 495 orang. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lembaga.