Dinamika Politik Dewan

PKB Tak Dapat Pimpinan Komisi A, Ketua DPRD Lumajang Sebut Sebagai Konsekuensi Politik

Penulis : -
PKB Tak Dapat Pimpinan Komisi A, Ketua DPRD Lumajang Sebut Sebagai Konsekuensi Politik
Oktafiani Ketua DPRD dan H. Sudi Wakil Ketua DPRD Lumajang

Lumajang - Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk pemilihan ketua, wakil dan sekretaris cukup panas. Pasalnya, salah satu Fraksi yakni PKB yang merupakan pemenang kedua setelah Gerindra tidak ikut dalam rapat pemilihan ketua. Anggota Fraksi PKB workout (WO) dan tidak mengikuti proses pemilihan tersebut.

“Teman-teman kita itu sudah sadar tentang posisi politik dan dinamika politik. Jadi kita kembali pada aturan dalam tata tertib pemilihan ketua, wakil dan sekretaris Komisi A DPRD Lumajang,” jelas Oktafiani, Kamis (10/10/2024), usai paripurna internal penetapan AKD DPRD Lumajang.

Oktafiani yang menjadi Koordinator Komisi A DPRD Lumajang menepis jika PKB WO. Anggota Fraksi PKB hanya datang saat paripurna penyampaian nama-nama AKD dan saat pemilihan ketua Komisi A, tidak satupun anggota Fraksi PKB datang. Dalam pemilihan ketua, semua anggota Komisi diberikan kesempatan untuk memilih ketua dan sepakat memilih Reza Hadi Kurniawan sebagai Ketua Komisi A DPRD Lumajang.

“Jadi anggota memilih ketua dan menyepakati Reza Hadi dari Fraksi Golkar menjadi Ketua Komisi A DPRD Lumajang,” jelasnya.

Saat Paripurna penetapan AKD hari Kamis 10 Oktober 2024, anggota Fraksi PKB juga tidak hadir karena adanya kegiatan di Jakarta. Begitu pula satu anggota Fraksi PKB Qumi Husnuniyati yang baru dilantik hanya mengikuti paripurna pelantikan saja dan langsung berangkat ke Jakarta.

“Tadi ibu Qumi pamit usai pelantikan, akan ke Jakarta karena semua anggota Fraksi PKB sudah di Jakarta,” pungkasnya.

Seperti diketahui, empat partai menjadi Pemenang Pemilu di Kabupaten Lumajang. Yakni Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat pemilihan ketua komisi, Komisi B ketuanya berasal dari Fraksi Gerindra, Komisi C berasal dari Fraksi PPP dan Komisi D ketuanya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Hanya di Komisi A saja yang ketuanya berasal dari Fraksi Golkar bukan dari Fraksi PKB.(Yd/red)

Berikut susunan Komisi A DPRD Lumajang

Komisi A Bidang Pemerintahan

Koordinator, Hj. Oktafiani SH,. MH Fraksi Gerindra

Ketua : Reza Hadi Kurniawan S.IP, Fraksi Golkar

Wakil Ketua : Zainal Abidin SH, Fraksi PDI Perjuangan

Sekretaris : H. Idris Marzuqi S.Pd, Fraksi Demokrat

Anggota

1. Amin, Fraksi Gerindra

2. Susilo Yuwan Permadi, Fraksi Gerindra

3. Ma'ruf Nidhomuddin ST,. M.M, Fraksi PKB

4. Hospita Eka Sari, Fraksi PKB

5. Aris Firmansyah, Fraksi PKB

6. Mustainul Umam, Fraksi PDI Perjuangan

7. Ida Wati, Fraksi PPP

8. Marsiani, Fraksi PPP

9. Eka Tri Oktavia S.Pd, Fraksi NasDem-PKS

Editor : Redaksi

Spesialis Melukai Korban

Pelajar Disabet Saat Berteduh, Jejak Begal Sadis Lumajang Terungkap

Lumajang – Fakta mengejutkan terungkap dari pengungkapan kasus kriminal di Kabupaten Lumajang. Dua tersangka berinisial AS (30) Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dan MH (37) Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso diketahui merupakan begal sadis yang kerap melukai korbannya. Aksi kejahatan keduanya diduga kuat telah berlangsung sejak 10 Mei 2025 sesuai cctv yang beredar dan terjadi di sedikitnya delapan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Lumajang dan sekitarnya.

Begal Sadis

Teror Delapan TKP Berakhir, Pelaku Curanmor Lumajang Tewas Saat Diamankan

Lumajang * – Kepolisian Resor Lumajang berhasil mengungkap rangkaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, serta perlawanan terhadap petugas, yang dilakukan dua tersangka berinisial AS (30) Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dan MH (37) Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso. Keduanya diketahui terlibat dalam sedikitnya delapan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Kabupaten Lumajang dan sekitarnya.

Bantuan dari Presiden RI

Pemerintah Lumajang Hadirkan Pembangunan Berorientasi Manusia Melalui Becak Listrik

Lumajang  – Arak-arakan becak listrik yang melintas di pusat Kota Lumajang menjadi penanda arah pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Program ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari proyek infrastruktur berskala besar, melainkan dari kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya tukang becak lansia yang selama ini menjadi bagian penting mobilitas kota.