Usai Tetapkan 2 Tersangka, Kejati Periksa 5 Saksi Gratifikasi Tambang Pasir Besi
Surabaya (lumajangsatu.com) - Paska menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambangan pasir besi ilegal di Kabupaten Lumajang. Mereka adalah LCS dan RAG, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terus mengumpulkan keterangan dan bukti guna membawa kasus ini ke persidangan.
Untuk saat ini, penyidik pidana khusus kejati jatim memeriksa lima saksi guna dimintai keterangan dalam kasus yang sudah menetapkan LCS dan RAG ini sebagai tersangka.
Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menyatakan, lima saksi yang dimintai keterangan adalah, Abd Rahem Faqih, Sudiro, Drs.EC.RM.Soerjodingprodjo, Mada Yuwono dan Yayik Dwi Sisana. "Lima saksi dimintai tim penyidik saat ini," ujar Romy dilansir dari beritajatim.com.
Kasus ini, diusut sejak pertengahan 2014 lalu. Terakhir dilakukan pemeriksaan terhadap petugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Oktober lalu. Saat itu, penyidik sekaligus melakukan klarifikasi atas dugaan gratifikasi terkait perizinan yang dilakukan PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS). Dua tersangka sendiri, yakni LCS, adalah direktur utama perusahaan tambang itu. Adapun RAG, merupakan Sekretaris Komisi Penilai Amdal dan Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal.
Kasus ini mencuat setelah Kejati menerima laporan adanya penyalahgunaan wilayah konservasi alam oleh perusahaan IMMS yang bermarkas di Cina. Adapun indikasi awal, IMMS menyalahi izin karena melakukan penambangan di lokasi yang semestinya tidak begitu mudahnya dikeluarkan izin.
Tim klarifikasi pun sempat diterjunkan untuk mengusut kasus ini. Namun, rupanya butuh waktu lama untuk menemukan indikasi adanya gratifikasi. Sebab, IMMS sebelumnya, sempat menunjukkan dokumen perizinan yang memang dikeluarkan instansi berwenang.
Untuk dketahui, dugaan gratifikasi eksplorasi pasir besi berada di Lumajang bagian selatan. Lahan yang mengandung pasir besi bernilai triliunan rupiah ini digarap oleh PT IMMS sejak tahun 2010. Diduga ada unsur gratifikasi saat pemkab setempat mengeluarkan surat izin kuasa pengelolaan lahan terhadap perusahaan itu. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, disebut-sebut juga pernah dimintai keterangannya atas kasus ini.(beritajatim.com/red)
Editor : Redaksi
