Kasus Bedah Rumah, Bupati Tegur Kepala Kantor Sosial dan Minta Secepatnya Diselesaikan

Penulis : lumajangsatu.com -
Kasus Bedah Rumah, Bupati Tegur Kepala Kantor Sosial dan Minta Secepatnya Diselesaikan

Lumajang(lumajangsatu.com) - Program bedah rumah warga miskin di Lumajang yang diduga sarat ada penyalah gunaan dan penyelewengan dalam pelaksanaan di wilayah perkotaan ramai di media massa. Bupati, As'at Malik langsung bergerak cepat dengan meminta Kepala Kantor Soial, Abdul Qodir untuk segera menyelesaikan.

"Saya sudah minta ke Pak Qodir untuk segera menyelesaikan dan tidak berlarut-larut, apalagi ini bantuan untuk rakyat miskin," ujar As'at Malik, saat menghadiri pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Perum Suko Asri Kelurahan Rogotrunan, Selasa(08/03).

Bupati juga meminta ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk memantau program bedah rumah. Karena rakyat miskin tidak boleh ada permaslaahan dalam programnya.

"Ini juga saya minta Kesra," paparnya.

Mengenai adanya permintaan dari Komisi D DPRD meminta Kepala Kantor Sosial lapor penegak hukum soal adanya ketidak beresan dalam bedah rumah aparat kepolisian untuk diproses hukum.

"Itu kewenangan penegak hukum, bukan kewenangan kantor sosial. Jadi biar tupoksi eksekurif tetap situ dan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya," paparnya.

Kasus adanya penyelewengan program bedah rumah terkuak, setelah ada perwakilan warga miskin Keluraha Rogotrunan mengeluh ke media massa. Bahkan, penerima program bedah rumah miskin di Perkotaan menjadi 90 buah yang mendapat kucuran dana dari Kementerian Sosial. (ls/red)

Editor : Redaksi

Antisipasi Pecah Kericuhan

Ketua DPRD Hadiri Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Pilkada Lumajang

Lumajang - Ketua DPRD Hj. Oktafiani, S.H., M.H hadir pada Latihan Lapangan Pengamanan Konflik Sosial Korem Triwulan IV TA 2024 di Kabupaten Lumajang. Komandan Resimen Induk Kodam V/Brawijaya, Kolonel Inf Mukhamad Albar menekankan pentingnya sinergisitas antara TNI dan pemerintah serta stakeholder terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.