Bupati Lumajang Gratiskan Biaya pengobatan Korban Keracunan Ikan Buntal

Penulis : lumajangsatu.com -
Bupati Lumajang Gratiskan Biaya pengobatan Korban Keracunan Ikan Buntal

Lumajang(lumajangsatu.com)- Bupati Lumajang, As'at malik berjanji akan menanggung biaya pengobatan korban keracunan Ikan Buntal yang dirawat di Puskesmas Tempursari dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto Lumajang sejak sabtu (07/05) lalu, Selasa (10/05/16).

"Yang jelas untuk biaya yang di Rumah Sakit sudah saya peprintahkan agar tidak ditari, dipuskesmas apalagi," ungkap  As'at Malik, Bupati Lumajang kepada sejumlah awak media seusai rombongannya mendatangi rumah korban.

Menurutnya, insiden keracunan massal 12 orang ini, 4 diantaranya meninggal dunia ini murni musibah, oleh karena itu orang nomer 1 dilumajang ini menghimbau agar tidak ada lagi warga yang mencoba-coba ikan beracun tersebut agar tak lagi jatuh korban jiwa.

"Kedepan jangan coba-coba lagi lah, agar tidak ada lagi yang menjadi korban atas racun yang dikandung ikan tersebut," tambahnya.

Selain itu, Bupati Lumajang bersama rombongan juga memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga korban keracunan ikan buntal, untuk meringankan beban para korban. (Mad/red)

Editor : Redaksi

Kuncinya Tidak Panik

Pemerintah Lumajang Sosialisasikan langkah Tangani Ternak Terjangkit PMK

Lumajang - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menyerang hewan ternak berkuku belah di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang. Merespons kondisi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang gencar melakukan langkah pengendalian dan sosialisasi. Salah satunya melalui talkshow di acara Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Rabu (8/1/2025), dengan tema “Pencegahan dan Pengendalian PMK Secara Efektif”.

Bagian Pelayanan Publik

Dishub Lumajang Launching Pelaporan Online Soal Perhubungan dan Infrastruktur

Lumajang - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru adalah penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai keluhan terkait perhubungan dan infrastruktur. Laporan yang masuk akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.